- Penyidik KPK menyisir kantor Bupati Tulungagung di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa untuk mencari dokumen pendukung.
- Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pejabat daerah.
- Sejumlah ruangan strategis termasuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa turut menjadi fokus pemeriksaan intensif tim penyidik.
Penyidikan Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Masuki Babak Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi penggeledahan besar-besaran di ruang kerja Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, Kamis (16/4/2026). Langkah hukum ini diambil guna memperkuat konstruksi perkara dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Baca Juga: KPK Dalami Modus Ancaman Surat Mundur Terhadap Sembilan Pejabat Pemkab Tulungagung
Sejak pagi hari, tim penyidik yang mengenakan rompi krem khas lembaga antirasuah tersebut telah menyisir berbagai sudut di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa dengan pengawalan ketat kepolisian.
Upaya paksa ini merupakan rangkaian panjang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Fokus utama penyidik kali ini adalah mengamankan barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen keuangan yang diduga berkaitan dengan alur upeti dari para pejabat daerah kepada sang bupati.
Baca Juga: Jatmiko Dwijo Seputro Buka Suara Pasca Pemulangan Terkait Kasus Korupsi Bupati Tulungagung
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa koper berisi berkas tampak dibawa keluar dari area perkantoran menuju mobil penyidik yang terparkir di halaman pendopo.
Tak hanya ruang kerja bupati, penyidik juga menyasar ruangan krusial lainnya seperti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ). Ruangan ini sebelumnya telah disegel untuk menjaga integritas barang bukti.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Gatut Sunu di Surabaya dan Sita Uang Puluhan Juta Rupiah
Dugaan sementara, praktik pemerasan ini melibatkan tekanan sistematis kepada para pimpinan OPD untuk menyetorkan sejumlah uang guna mengamankan jabatan maupun proyek-proyek strategis di wilayah Tulungagung. Nilai komitmen yang diminta disinyalir mencapai angka miliaran rupiah.
