Blitar, Memo.co.id
Sebuah ironi terpampang nyata di jantung Kota Blitar. Di tengah geliat pembangunan yang kerap digaungkan, jembatan di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan justru dibiarkan mangkrak berbulan-bulan tanpa kepastian, Jumat 1 Mei 2026.
Baca Juga: Aktivis di Blitar Dipanggil Polisi Usai Orasi Antikorupsi, Kriminalisasi?
Jembatan itu bukan sekadar beton dan besi. Ia adalah nadi penghubung aktivitas warga, jalur utama pelajar menuju sekolah, dan denyut ekonomi masyarakat sekitar. Namun kini, nadi itu seperti sengaja diputus perlahan, tanpa rasa bersalah.
Penutupan total akses jalan membuat warga harus memutar jauh. Para siswa menuju SMK Telkom Brawijaya Kampus 4 dan Kampus Putra Sang Fajar kehilangan jalur tercepat mereka. Waktu terbuang, tenaga terkuras, dan keterlambatan menjadi rutinitas baru.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Mobil Warga Kediri Ludes Terbakar di Udanawu
“Warga bayar pajak, tapi fasilitas dibiarkan rusak. Ini ditutup saja tanpa kejelasan dibangun kapan,” keluh seorang warga Bendogerit dengan nada getir.
Keluhan itu bukan sekadar emosi sesaat. Ada kegelisahan yang mengendap. Aktivitas ekonomi warga terganggu, omzet pedagang menurun, dan akses pendidikan terhambat. Namun respons pemerintah kota justru terasa dingin seolah masalah ini bukan prioritas.
Baca Juga: Fatatoh Hironi Ulya Gelorakan Semangat Nasionalisme Lewat Nobar Timnas di Kanigoro Blitar
“Jangan-jangan nunggu ambrol total dulu, ada korban dulu, baru dibangun?” sindir warga lain.
Nada serupa datang dari kalangan pelajar. Mereka merasakan langsung dampak dari lambannya penanganan.
“Walikota dan dewan seperti tutup mata. Jembatan saja tidak bisa diatasi, lalu untuk apa ada pemerintah?” ujar seorang siswa dengan nada kesal.
Fakta di lapangan menunjukkan, kerusakan jembatan memang membahayakan. Retakan pada penyangga dan kondisi yang mulai longsor akibat kikisan air hujan membuatnya tak layak dilalui. Penutupan adalah langkah tepat namun tanpa tindak lanjut, itu berubah menjadi pembiaran.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar, Erna Santi, mengakui kondisi tersebut.
“Longsor itu sedikit demi sedikit saat beberapa kali hujan lebat,” ujarnya.
Namun ketika ditanya soal lamanya penanganan, jawabannya singkat dan justru menimbulkan pertanyaan baru.
“Iya, karena anggaran masih diusulkan.”
Satu kalimat, yang terasa seperti alasan klasik: menunggu.
Padahal di sisi lain, respons berbeda ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Blitar. Ketika jembatan di Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro ambruk, penanganan dilakukan tanpa menunggu lama. Hari itu juga alat berat diterjunkan. Dalam waktu 42 hari, jembatan sudah kembali bisa dilalui.
Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, langkah cepat diambil karena menyangkut jalur ekonomi masyarakat.
“Kalau menunggu dana usulan, terlalu lama. Maka digunakan dana darurat URC,” jelasnya.
Perbandingan ini menjadi tamparan keras bagi Pemkot Blitar. Di saat daerah lain bisa bergerak cepat dengan skema darurat, Pemkot justru terjebak dalam birokrasi yang lamban.
Pertanyaannya sederhana, tapi menohok:
Apakah keselamatan warga, akses pendidikan, dan roda ekonomi harus menunggu proses administrasi selesai?
Atau memang kepekaan itu yang mulai hilang?
Jembatan Gotong Royong hari ini bukan hanya soal infrastruktur. Ia telah berubah menjadi simbol tentang bagaimana pemerintah memilih diam, saat warganya dipaksa berputar lebih jauh bukan hanya di jalan, tapi juga dalam harapan.
