Trenggalek, Memo – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendesak Pemerintah Daerah mengkaji ulang kebijakan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) pada posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu terjamin efektivitas tata kelola pemerintahan.
Hal ini dilakukan, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, jika ini dibiarkan pengisian pejabat definitif terus berlarut-larut, kekosongan jabatan yang terlalu lama tidak hanya merusak esensi tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM),” tetapi juga berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Regulasi Baru DPRD Trenggalek Bidik Dukungan Untuk TPA dan TPQ Hingga Ke Akar Rumput Desa
Pihaknya mendorong pemerintah daerah setempat untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Hal itu termasuk untuk mensinergikan aturan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Baca Juga: Teror Pocong Di Trenggalek Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya Demi Redam Kepanikan Massal
Selanjutnya pihaknya sangat menyayangkan banyaknya posisi strategis yang hingga kini masih mengandalkan Plt, fenomena ini seharusnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk lebih proaktif menyiapkan serta menempatkan pejabat yang kompeten di bidangnya.
