Berdasarkan data yang ada, jumlah jabatan yang kosong hampir mencapai separuh dari total jumlah OPD di Kabupaten Trenggalek. Kekosongan ini diprediksi akan bertambah pada Maret mendatang, mengingat salah satu pejabat definitif di Dinas Pendidikan akan memasuki masa purna tugas.
“Kalau dikalkulasi hampir mendekati separuh dari jumlah OPD yang ada. Tentu ini bukan sesuatu yang baik,” tandas politisi senior Partai Hanura tersebut.
Baca Juga: Raperda Perlindungan Sosial Hingga Pembahasan LKPJ Bupati Disiapkan DPRD Kabupaten Trenggalek
Lebih lanjut, Husni menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, posisi Plt memiliki keterbatasan kewenangan yang signifikan.
Sebagai solusi, Komisi I meminta BKPSDM untuk segera melakukan pengajuan pengisian jabatan secara resmi. Jika proses persetujuan mengalami kendala di tingkat pusat, BKPSDM diharapkan dapat menempuh mekanisme lain yang sah secara hukum.(Tim)
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Bupati Trenggalek Mas Ipin "Tersandra" di Arab Saudi
