Menurut Alfaris, semangat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga perlu menjadi perhatian dalam proses pemilihan Ketua KONI Kota Blitar. Ia menilai berbagai putusan tersebut menekankan pentingnya masa jeda dan transparansi bagi mantan narapidana sebelum kembali menduduki jabatan strategis.
“Apalagi ini menyangkut lembaga penerima dana hibah APBD. Harus ada standar moral yang tinggi. Publik berhak tahu siapa yang akan memimpin olahraga Kota Blitar lima tahun ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Weppy Susetiyo: Ketua KONI Harus Jadi Teladan, Bukan Figur Bermasalah Hukum
Alfaris juga mempertanyakan sejauh mana KONI Jawa Timur mengadopsi semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXII/2024 dan Nomor 48/PUU-XXV/2026 terkait masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana untuk kembali menduduki jabatan tertentu.
Menurutnya, aturan boleh berubah, namun etika publik tidak boleh ikut runtuh.
Baca Juga: Putusan PK MA Dinilai Perjelas Status Kepemimpinan PSHT, Tim Kuasa Hukum Beberkan Landasannya
“Jangan sampai pencabutan aturan justru dijadikan pintu masuk untuk melegitimasi figur yang secara etik masih menyisakan persoalan serius. Dunia olahraga harus menjadi contoh sportivitas, integritas, dan keteladanan,” katanya.
Ia juga menyinggung Putusan MK Nomor 241/PUU-XXIII/2025 yang menurutnya menegaskan bahwa pembatasan terhadap residivis untuk menduduki jabatan tertentu merupakan hal konstitusional demi menjaga martabat institusi.
Baca Juga: CV Bumi Indah Respons Keluhan Warga Soal Bau, Hasil Uji Lab Segera Keluar
“Ini bukan serangan personal. Ini upaya menjaga kehormatan KONI dan memastikan organisasi olahraga tidak dipimpin oleh figur yang berpotensi menimbulkan beban moral maupun krisis kepercayaan publik,” imbuhnya.
Selain itu, Alfaris meminta adanya keterbukaan kepada peserta musyawarah olahraga kota terkait riwayat hukum setiap calon Ketua KONI Kota Blitar.
“Pemilihan Ketua KONI jangan hanya menjadi seremoni organisasi. Ini menyangkut tata kelola anggaran, pembinaan atlet, dan nama baik olahraga Kota Blitar. Kami ingin ada clean governance dan kepastian bahwa olahraga tidak dijadikan tempat cuci dosa politik maupun hukum,” pungkasnya.**
