Jakarta, Memo – Sebuah alarm berbunyi kencang dari salah satu mantan penjaga gerbang keuangan negara. Yunus Husein, yang pernah memimpin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), secara gamblang menyebut adanya “para bintang” sebagai beking di balik praktik penyelundupan di Indonesia.
Frasa “bintang” ini, merujuk pada perwira tinggi di lingkungan TNI dan Polri, mulai dari brigadir jenderal hingga jenderal bintang empat.
Baca Juga: 24.000 Tamtama Baru di TNI, Dikritik Keras Politisi PDI Perjuangan
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan tajam, terutama seiring penunjukan Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, menggarisbawahi tantangan berat yang menanti di garis depan pengawasan perbatasan.
Ketika Aparat Berpangkat Tinggi Berbalik Menjadi Pelindung Kejahatan
Yunus Husein, dengan segudang pengalamannya dalam menelusuri aliran dana haram, tak ragu membuka fakta pahit yang sering tersembunyi ini. Ia mengacu pada tumpukan laporan yang pernah diterima PPATK di masa lalu, namun banyak yang tak kunjung tuntas.
Baca Juga: Di Balik Kabut Isu, Deretan Dugaan Kasus yang Membayangi Jokowi dan Lingkarannya
“Kalau kita lihat kasus-kasus yang dulu kita lihat, pernah terima dari PPATK berapa banyak laporan yang belum terselesaikan, itu kita lihat sebagian ada bekingnya, ada bintang-bintangnya,” tegas Yunus.
Pengungkapan ini bukan sekadar bisik-bisik, melainkan indikasi serius mengenai adanya oknum penegak hukum berpangkat tinggi yang, alih-alih memberantas kejahatan, justru memfasilitasi praktik ilegal.
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
Menurut Yunus, fenomena “beking” ini adalah pola lama yang terus berulang dalam sejarah penyelundupan di Indonesia. Para penyelundup, yang kerap beroperasi di wilayah perbatasan yang sangat rawan, jarang sekali bertindak sendirian.
Mereka membutuhkan perlindungan dan akses dari pihak yang memiliki kekuatan. “Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan,” jelasnya, merujuk pada pengaruh dan kemampuan militer atau kepolisian yang dimiliki oleh perwira tinggi tersebut.
Wilayah perbatasan, seperti yang diungkapkan Yunus, memang menjadi titik krusial bagi masuknya berbagai komoditas ilegal, mulai dari narkotika, senjata, hingga uang hasil tindak pidana, yang mengancam keamanan dan ekonomi negara.
