Guncangan kasus korupsi rupanya berbuntut panjang pada roda perekonomian daerah, terlihat dari lambatnya laju serapan APBD Tulungagung 2026 pasca OTT KPK yang baru menyentuh angka 17 persen dari total pagu anggaran.
Baca Juga: Benang Kusut SK Kepala Sekolah Tulungagung di Balik Bayang-Bayang Korupsi
Minimnya realisasi belanja daerah di APBD 2026, pada paruh pertama tahun anggaran ini dipicu oleh lesunya aktivitas birokrasi serta mandeknya sejumlah proyek strategis akibat syok psikologis yang melanda internal instansi pemerintahan setempat.
