-
- Progres pembangunan fasilitas pendidikan di Nganjuk dan Lirboyo Kediri dilaporkan mandek jauh di bawah target operasional bulan Juli.
- Menteri PU mengendus adanya ketidakberesan kinerja ASN serta mencurigai hubungan tidak profesional antara pengawas lapangan dengan pihak penyedia jasa
Didera Rumor Gratifikasi, Progres Fisik Mega Proyek Sekolah Rakyat Rp.200 M di Nganjuk dan Kota Kediri Tertinggal
Komitmen Pemerintah Pusat dalam menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat (SR) kini terbentur tembok besar berupa kelambanan eksekusi di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meluapkan kemarahannya setelah mendapati laporan bahwa sejumlah proyek strategis di wilayah Jawa Timur, khususnya di Nganjuk dan Lirboyo Kota Kediri, mengalami deviasi negatif yang sangat signifikan.
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
Dengan target operasional yang jatuh pada tahun ajaran baru Juli 2026, kondisi fisik bangunan yang belum menyentuh angka 20 persen memicu kecurigaan adanya praktik “main mata” antara oknum birokrasi dan kontraktor pelaksana.
Kekesalan Dody Hanggodo memuncak saat melakukan peninjauan di Surabaya . Ia secara khusus menyoroti performa jajarannya di Nganjuk yang dinilai sangat memprihatinkan. Berdasarkan data laporan teknis, progres pengerjaan di Nganjuk baru menyentuh angka 15 persen.
Baca Juga: Layangkan Somasi!!! Begini Pernyataan LSM GAP Terkait Proyek Pembangunan Syeh Wasil Kota Kediri
Hal serupa terjadi di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, di mana megaproyek senilai Rp200 miliar tersebut baru mencapai 16 persen dari target pengerjaan keseluruhan.“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah.
Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang kasih excuses (alasan) gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” ujar Dody dengan nada bicara yang tegas.
Menteri PU tidak hanya menyoroti masalah teknis konstruksi, melainkan juga integritas moral para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai pengawas proyek.
Dody mencium adanya ketidakharmonisan fungsional, di mana tim kementerian seolah kehilangan taji di hadapan penyedia jasa seperti PT Brantas Abipraya (Persero) di Nganjuk maupun kontraktor lainnya di Kediri.
Ia secara blak-blakan menyinggung rumor gratifikasi yang menyebabkan pengawasan menjadi tumpul.“Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih.
Penyedia jasa kasih sesuatu nih kepada tim saya, tapi kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ungkapnya.
Baginya, ketertinggalan progres adalah bukti konkret dari adanya manajemen proyek yang tidak sehat.Lebih jauh, ditemukan fakta administratif yang mengejutkan terkait durasi kontrak.
Meskipun Presiden telah menginstruksikan agar sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli, dokumen kontrak di Nganjuk justru baru berakhir pada 23 Juli.
Ketidaksinkronan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap arahan kepala negara. “Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden,” pungkas Dody.
Di Kota Kediri, pengerjaan di lahan seluas 5,1 hektar di Lirboyo juga dipacu untuk naik 3 persen per hari agar bisa mengejar target operasional 20 Juni 2026. Proyeknya dikerjakan oleh PT Nindya Karya, sebagai penyedia jasa.
Tekanan besar kini berada di pundak penyedia jasa untuk menambah jumlah pekerja dan jam operasional guna memastikan ribuan calon siswa tidak kehilangan kesempatan belajar di gedung baru mereka.
Persoalan ini menjadi ujian berat bagi Kementerian PU dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur dasar.
Dody menegaskan tidak akan menerima alasan lagi di pertemuan berikutnya dan menuntut aksi nyata untuk menyelesaikan seluruh proyek Sekolah Rakyat tepat waktu demi kepentingan pendidikan masyarakat di Jawa Timur.
