MEMO – Sederetan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masuk laporan ke Mapolres Jombang tersiar kabar tidak seluruhnya mulus tertangani.
Seperti halnya perkara dugaan korupsi di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh, Jombang yang dilaporkan oleh Suwandi selaku anggota BPD sejak tanggal 19 Desember 2024 silam sampai sekarang proses hukumnya masih terkatung katung.
Baca Juga: Vonis 10 Tahun Penjara Direktur PT GTI Kasus Investasi Bodong Resmi Diketuk Hakim Surabaya
Padahal menurut keterangan Suwandi, dari 10 item kegiatan fisik dan non fisik yang dijadikan bahan laporan ke unit Tipikor Polres Jombang bukan data abal abal.
Itu terbukti , sejak dua minggu terakhir di bulan Agustus ini , dirinya sudah mendapat kabar dari pihak penyidik tipikor jika data yang dilaporkannya sudah ditemukan nominal kerugian negara yaitu sebesar Rp 189 juta.
Baca Juga: Ancaman di Balik Kampus: Saat Yayasan Pendidikan Dipaksa "Setor" Demi Kelangsungan Aset
Namun demikian, dengan temuan kerugian negara sebesar itu ternyata malah berpotensi perkara itu mandek.
Baca Juga: Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Madiun Maidi JPU KPK Bongkar Setoran Proyek Sembilan Miliar
Alasannya menurut pengakuan Suwadi menirukan keterangan dari penyidik bahwa kalau angka kerugian negara dibawah Rp 200 juta , maka pihak terlapor cukup mengembalikan uang yang dikorupsi tersebut ke kas negara.
Dengan fakta itu masih kata Suwandi, justru dengan regulasi itu tampaknya dibuat dasar oleh pihak penyidik dan kecamatan Kabuh untuk dijadikan alat intervensi personal, agar dirinya ( Suwadi) legowo dan bersedia diajak damai dengan pihak terlapor.
