- Lembaga antirasuah menggeledah area kerja instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah setempat selama delapan jam penuh.
- Dua koper berukuran besar yang diduga kuat berisi berkas penunjang perkara diangkut oleh petugas ke dalam kendaraan operasional.
Penggeledahan KPK di Ponorogo Sasar Berbagai Dokumen Penting
Gelombang penegakan hukum dalam perkara rasuah di lingkungan pemerintah daerah Jawa Timur terus berlanjut ke babak baru. Langkah taktis ini diperlihatkan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendatangi kompleks Gedung Terpadu di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo.
Fokus sterilisasi dan pencarian alat bukti oleh komisi antirasuah tersebut membidik area strategis di lantai dua, tepatnya pada Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, guna menelusuri dokumen administrasi serta aliran keuangan yang diduga bertalian dengan pusaran perkara utama.
Baca Juga: Penyidik KPK Sasar Kantor Dinas Kesehatan Terkait Kasus Korupsi Sugiri Sancoko
Aksi pengumpulan dokumen pendukung ini berlangsung maraton di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap dari jajaran Samapta Polres Ponorogo.
Sejak menapakkan kaki di lokasi sekitar pukul 11.15 WIB, para petugas yang mengenakan rompi identitas penegak hukum langsung bergerak melakukan penyisiran intensif.
Baca Juga: Berjalan dari Bali, Puluhan Biksu Asia Tenggara Ziarah Makam Gus Dur di Tebuireng Jombang
Selama proses hukum represif tersebut berjalan, ruang gerak serta aktivitas harian para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor teknis tersebut menjadi sangat terbatas demi menjaga kemurnian dan otentisitas berkas kerja agar terhindar dari potensi manipulasi.
Meski demikian, sejumlah sumber internal di lingkungan dinas terkait mengonfirmasi bahwa jalannya rangkaian aktivitas operasional dinas tetap bergulir kondusif tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
Setelah melakukan penelusuran dokumen fisik dan pemeriksaan data perangkat elektronik secara mendalam hingga malam hari sekitar pukul 19.30 WIB, rombongan tim penyidik akhirnya keluar dari area kantor.
Petugas tampak membawa dua koper berukuran besar berwarna merah dan biru yang disinyalir kuat berisi dokumen krusial, dokumen transaksi, serta berbagai material pendukung pembuktian.
Rangkaian tindakan hukum represif ini didasarkan pada langkah pengembangan atas dugaan korupsi Pemkab Ponorogo yang sebelumnya telah bergulir.
Operasi senyap penggeledahan KPK di Ponorogo ini ditujukan guna memperkuat konstruksi hukum penyidikan dugaan korupsi Jatim, khususnya terkait perkara yang sebelumnya menyeret Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.
Kasus komitmen penuntasan rasuah ini merupakan kelanjutan dari jaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi antirasuah pada medio November 2025 silam terhadap jajaran pejabat teras kabupaten.
Hingga proses pengangkutan barang bukti kasus korupsi tersebut selesai dilakukan, belum ada rilis atau pernyataan pers resmi dari juru bicara lembaga KPK maupun pihak perwakilan pemerintah daerah mengenai rincian jenis berkas yang disita.
Selepas kepergian iring-iringan kendaraan roda empat milik penyidik, pintu utama akses menuju lantai dua gedung langsung digembok rapat oleh petugas keamanan internal.
Langkah pengamanan ini sekaligus menandai selesainya fase pencarian bukti di lokasi tersebut, sementara para pejabat teknis daerah memilih untuk langsung meninggalkan kantor secara tergesa-gesa guna menghindari kejaran pertanyaan dari awak media.
