Trenggalek, Memo – Di tengah bayang-bayang anggaran yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dihadapkan pada dilema krusial: melanjutkan rencana pembebasan lahan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) senilai Rp20 miliar, atau mengalihkan dana tersebut untuk penanganan bencana alam yang tak henti melanda daerah.
Sorotan tajam datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, menyuarakan prioritas yang berbeda.
Mugianto, Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, dengan tegas meminta agar program pembebasan lahan JLS ditangguhkan sementara. Baginya, kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut efisiensi dan pemangkasan anggaran sebagai prioritas utama.
“Trenggalek tahun ini direncanakan melakukan pembebasan lahan JLS kurang lebih Rp20 miliar. Kami minta itu ditangguhkan dulu karena kemampuan keuangan kita terbatas,” ungkap Mugianto usai rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Menurut Mugianto, dana sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana. Kebutuhan akan recovery bagi daerah-daerah yang dilanda bencana, seperti Munjungan dan Panggul, kini menjadi sangat mendesak.
