“Dana itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang membantu penyelesaian masalah bencana alam, misalnya untuk recovery daerah yang terdampak,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sudah turut membantu di beberapa titik terdampak, termasuk dengan pembangunan sodetan sungai dan jembatan. Ini menjadi sinyal bahwa dukungan dari level provinsi sudah ada, sehingga fokus anggaran daerah bisa lebih diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Tegaskan RPJMD Prioritaskan Isu Perlindungan Lingkungan
“Provinsi sudah turun membantu di beberapa titik. Maka kami berharap APBD Trenggalek juga difokuskan dulu untuk penanganan bencana. Itu lebih prioritas, terutama infrastruktur,” tegas Mugianto, memberikan penekanan pada pentingnya infrastruktur pascabencana.
Debat antara pembangunan jangka panjang dan penanganan darurat ini mencerminkan tantangan nyata bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menentukan arah kebijakan. Akankah suara DPRD didengar, dan dana JLS benar-benar dialihkan untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana? Waktu yang akan menjawab. (Ham/DPRD)
Baca Juga: DPRD Trenggalek Prioritaskan RPJMD dan SOTK Baru dalam Agenda Juni 2025
