MEMO Jakarta
– Alasan program makan bergizi gratis dihentikan sementara saat libur sekolah. Keputusan mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang memilih menyetop penyaluran bantuan makanan untuk siswa di seluruh wilayah Indonesia mulai minggu ini.
Langkah berani ini diambil tepat saat memasuki masa liburan semester genap guna merombak total sistem distribusi, mengaudit kelayakan dapur umum, hingga memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat yang dianggap sudah mampu secara ekonomi.
Rencana Audit Massal Dapur Umum SPPG
Pemerintah tidak ingin main-main dalam menjaga higienitas makanan yang dikonsumsi oleh para generasi muda. Selama masa vakum operasional ini, standardisasi fasilitas masak atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi target utama pembenahan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa kelayakan tempat pengolahan menu menjadi kunci utama keberhasilan intervensi pemenuhan gizi nasional ke depan.
“Iya, setop penyaluran MBG. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Beliau juga menambahkan bahwa kondisi dapur lapangan harus jauh lebih rapi dan siap pakai begitu tahun ajaran baru dimulai.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi. Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” tambahnya.
Siswa SMA Kaya Bakal Dicoret dari Daftar
Selain fokus pada infrastruktur, validasi basis data penerima bantuan juga menjadi agenda krusial yang tengah digodok oleh lintas kementerian.
Melalui skema penajaman sasaran atau refocusing, kelompok pelajar dari keluarga kelas atas dipastikan tidak akan lagi mendapatkan jatah makan siang dari negara.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” tegas Arum.
Efisiensi Anggaran dan Perubahan Skema Insentif
Langkah pengetatan kriteria penerima ini otomatis berpotensi memotong estimasi pagu indikatif anggaran tahun 2027 yang sebelumnya dipatok mencapai Rp270,2 triliun untuk 81,5 juta jiwa.
BGN kini memprioritaskan alokasi dana secara selektif untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
“Rp268 triliun kan pagu anggaran yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang kebutuhan anggaran MBG,” jelasnya lagi.
Sistem pemberian insentif operasional flat sebesar Rp6 juta per hari bagi tiap SPPG juga ikut dievaluasi, di mana ke depan nominalnya akan disesuaikan dengan volume riil pelayanan masing-masing wilayah.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
