MEMO, Jakarta – Kritik Tajam Hasan Nasbi Soal Plesetan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi . Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, melayangkan kritik keras terhadap narasi provokatif di media sosial yang mempelesetkan singkatan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Singkatan krusial dalam program andalan pemerintah tersebut belakangan dipelesetkan secara negatif oleh sejumlah pihak luar sebagai “Satuan Penjilat Prabowo Gibran” demi kepentingan diskredit politik.
Baca Juga: Kodam I BB Bagikan Makanan Bergizi Gratis untuk 650 Siswa di Medan, Dukung Generasi Emas
Respons Istana Terhadap Narasi Negatif Program Makan Bergizi Gratis
Hasan Nasbi menyayangkan adanya upaya dari oknum tertentu yang mencoba mengaburkan esensi mulia dari program kesejahteraan rakyat tersebut.
Pemerintah menilai bahwa tindakan mengubah istilah resmi kedinasan menjadi jargon politik yang ofensif sama sekali tidak mencerminkan kritik yang sehat.
Kantor Komunikasi Kepresidenan meminta publik untuk lebih bijak dan objektif dalam melihat program nasional yang berdampak langsung pada anak sekolah.
“Upaya mendegradasi istilah formal operasional gizi nasional ini sangat tidak produktif di tengah kerja keras pemenuhan gizi anak-anak kita,” tegas Hasan.
Baca Juga: Viral Pemudik Nyasar ke Sawah Sleman Akibat Navigasi Digital Jalur Alternatif Dihapus
Pentingnya Fungsi SPPG Sebagai Jantung Utama Penyaluran Gizi Anak
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejatinya dibentuk sebagai infrastruktur vital di daerah untuk mengelola dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fasilitas operasional ini memegang peranan krusial guna memastikan kualitas, kebersihan, serta ketepatan waktu distribusi makanan sampai ke tangan siswa.
Pemerintah menargetkan ribuan titik unit dapur pemenuhan gizi dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap.
“Fokus utama dari kehadiran klaster pelayanan ini murni demi menjaga standar gizi terbaik bagi masa depan generasi bangsa,” lanjut Hasan.
Setiap unit dapur pelayanan gizi tersebut juga didukung langsung oleh para tenaga ahli gizi bersertifikat demi pengawasan mutu berkala.
Mengajak Tokoh Publik dan Netizen Menjaga Ruang Digital yang Sehat
Hasan Nasbi mengimbau para pengamat politik, tokoh masyarakat, hingga netizen untuk menjaga kondusivitas ruang publik digital dari sentimen negatif.
Narasi yang bernada ejekan dinilai dapat memicu kegaduhan yang tidak perlu serta mengalihkan perhatian dari substansi pembangunan nasional.
Sistem ketatanegaraan dan penyampaian aspirasi politik di Indonesia sudah memiliki koridor hukum serta etika berkomunikasi yang jelas.
“Mari kita isi ruang digital dengan diskusi yang edukatif dan berbasis data, bukan dengan narasi ejekan yang memecah belah opini publik,” kata Hasan.
Pemerintah menegaskan tetap terbuka terhadap segala kritik konstruktif serta evaluasi berkala demi menyempurnakan jalannya program MBG ke depan.
