Dalam aksi unjuk rasa yang melibatkan 2.000 buruh, Partai Buruh sebagai satu-satunya partai politik yang mengajukan judicial review terkait UU Cipta Kerja, menyoroti empat tuntutan utama, yaitu pencabutan Omnibus Law, penolakan RUU Kesehatan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan pencabutan Permenaker No 5 Tahun 2023. Selain itu, buruh juga mengangkat isu politik terkait revisi parliamentary threshold dan presidential threshold. Aksi ini dilakukan secara bergelombang di berbagai daerah. Aksi massal ini menjadi sorotan penting dalam perjuangan buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam dunia ketenagakerjaan.
Aksi Massal 2.000 Buruh di Depan MK: Tuntutan Cabut Omnibus Law dan Revisi Parliamentary Threshold
