JAKARTA, Memo – Skema aturan baru program makan bergizi gratis 2026 kini resmi dirombak total demi menyelamatkan anggaran negara dari pemborosan.
Badan Gizi Nasional (BGN) langsung tancap gas mengubah kebijakan setelah terjadi pergantian pucuk pimpinan di lembaga tersebut. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan program berjalan tepat sasaran mulai tahun ini hingga periode mendatang.
Baca Juga: Alasan Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara saat Libur Sekolah Bikin Kaget
Bye-bye Insentif Flat Rp 6 Juta per Hari
Pemerintah memutuskan tidak ada lagi jatah uang insentif rata bagi setiap Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Mulai sekarang, besaran dana bantuan akan dihitung riil berdasarkan jumlah anak yang dilayani.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa sistem lama yang memukul rata insentif sangat tidak efisien bagi keuangan negara.
Baca Juga: Kualitas Makanan Gratis Dipantau Ketat! Lembaga Independen Turun Tangan
“Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp 6 juta semua,” ujar Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebelumnya, semua SPPG menerima dana flat Rp 6 juta setiap hari tanpa memedulikan sedikit atau banyaknya porsi makanan yang mereka buat.
Baca Juga: Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional Oleh Kejagung Seret Mantan Kepala Dadan Hindayana
“Yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut,” tambah Agustina.
Pegawai BGN Dilarang Keras Jadi ‘Owner’ Dapur Gizi
Selain memotong anggaran yang mubazir, BGN juga memperketat ruang gerak internal mereka demi mencegah aksi memperkaya diri sendiri. Seluruh pegawai BGN kini diharamkan memiliki atau mengelola dapur SPPG secara pribadi.
Langkah ini diambil berkaca dari kasus hukum yang sempat menjerat jajaran pimpinan BGN pada periode sebelumnya.
