- Komunitas peternak lokal di Kabupaten Tulungagung memprotes keras terjun bebasnya harga komoditas telur di pasaran.
- Ribuan butir telur segar dibagikan secara cuma-cuma kepada pengguna jalan sebagai simbol matinya keadilan ekonomi rakyat.
- Massa menuntut pemerintah memperketat kebijakan makro demi memberikan proteksi peternak lokal dari ancaman pemodal besar.
Regulasi Kuat Demi Menjaga Stabilitas Harga Telur Domestik
TULUNGAGUNG, MEMO
Gelombang ketidakpuasan melanda sektor perunggasan mikro di kawasan Jawa Timur. Ratusan peternak mandiri yang tergabung dalam aliansi peternak rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan runtuhnya stabilitas ekonomi yang mereka hadapi dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Satpol PP dan Bea Cukai Sita Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal, Amankan Dana Pembangunan Negara
Mengambil lokasi di pusat kota, tepatnya di kawasan Monumen Nol Kilometer Tulungagung, massa mengekspresikan keprihatinan mendalam atas ketidakmampuan pasar dalam menyerap hasil panen mereka dengan harga yang adil.
Kondisi industri perunggasan rakyat saat ini sedang berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data di lapangan, harga jual telur di tingkat produsen atau kandang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp 21.000 per kilogram.
Nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas harga acuan pemerintah maupun biaya operasional riil yang harus dikeluarkan peternak untuk membeli pakan dan perawatan harian. Akibat selisih margin yang minus ini, para pelaku usaha mandiri terpaksa menelan kerugian kolektif yang tak sedikit.
Sebagai bentuk protes yang elegan namun menohok, para peserta unjuk rasa membawa gunungan logistik berupa ribuan butir telur ayam siap konsumsi. Alih-alih merusaknya, komoditas pangan tersebut justru dibagikan secara gratis kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang melintas.
Baca Juga: Parkir Berlangganan di Tulungagung Segera Berlaku Akhir 2025, Terintegrasi Pajak Kendaraan
Langkah teatrikal ini diambil bukan tanpa alasan; aksi membagikan sumber protein secara cuma-cuma tersebut merupakan metafora atas ketidakberdayaan mereka melawan skema pasar bebas yang kian mencekik eksistensi peternak cilik.
Suara penolakan investasi asing menggema kuat sepanjang jalannya orasi. Perwakilan massa secara tegas menyoroti adanya nota kesepahaman atau penjajakan strategis yang dilakukan oleh salah satu lembaga usaha nasional dengan korporasi internasional.
Mereka mengkhawatirkan masuknya pemodal besar dari luar negeri untuk menguasai rantai pasok program pemenuhan gizi nasional di Pulau Jawa. Masuknya kekuatan kapital raksasa ini dinilai secara langsung akan menyingkirkan peran peternak lokal yang selama ini menjadi tulang punggung pemenuhan pangan daerah.
Selain itu, lesunya serapan pasar diperparah dengan hilangnya program stimulus pasca-lebaran yang sebelumnya dinilai efektif menjaga sirkulasi distribusi produk lokal.
Tanpa adanya intervensi berkala dari pemangku kebijakan, harga telur dibiarkan mengapung mengikuti mekanisme pasar bebas tanpa jaring pengaman yang memadai. Situasi ini dinilai memicu ketidakpastian iklim usaha yang masif bagi ekosistem perunggasan rakyat secara makro.
Melalui aksi moral ini, aliansi peternak mendesak kementerian terkait dan jajaran pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan proteksi peternak lokal secara konkret.
Stabilisasi harga pasaran dan pembatasan ekspansi korporasi terintegrasi (integrator) mutlak diperlukan agar struktur ekonomi kerakyatan tidak kolaps.
Jika tuntutan ini diabaikan, para peternak mengancam akan membawa eskalasi protes yang lebih masif demi menyelamatkan masa depan industri perunggasan nasional dari cengkeraman oligopoli global.
