Kediri, Memo
Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kediri resmi berganti nama. Perubahan nomenklatur ini diikuti dengan pelantikan kembali para pejabat struktural dari dinas lama untuk menyesuaikan dengan nama baru.
“Ini hanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), perubahan nama saja, belum ada pejabat yang baru,” ujar Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), usai melantik pejabat di Ruang Joyoboyo Pemkab Kediri, Jumat (25/7/2025) siang.
Baca Juga: Camat Ngaku Terdesak Kepala Desa Sodorkan Kresek Hitam, Terima Uang Karena Wanita
Perubahan nama perangkat daerah ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan struktur birokrasi agar lebih relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan yang ada.
Berikut adalah OPD yang mengalami perubahan nama:
Baca Juga: Tragedi Ledakan Petasan Rakitan Di Ponorogo Merenggut Nyawa Seorang Pelajar Muda
Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Total ada 71 pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini, terdiri dari:
2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
18 Pejabat Administrator.
22 Pejabat Pengawas.
29 Pejabat Fungsional.
Baca Juga: Kades Semen Pagu Akui Setor 168 Juta Seleksi Perangkat, Demi Jabatan Sang Anak
Mas Dhito juga mengungkapkan bahwa beberapa OPD di Pemkab Kediri saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Oleh karena itu, Pemkab Kediri tengah menyiapkan penataan pejabat secara cermat, akuntabel, dan objektif.
“Memang nanti Kabupaten Kediri akan ada mutasi, tapi lebih pada mengisi pos-pos yang kosong terutama mempersiapkan supaya kedepannya tidak terlalu banyak Plt,” ungkap Mas Dhito.
Selain pengisian jabatan yang kosong, penataan ini juga bertujuan untuk pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap wilayah, terutama pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, menambahkan rincian pejabat fungsional yang dilantik: 15 tenaga kesehatan, 1 perancang peraturan perundang-undangan, 10 pengawas sekolah, dan 3 penilik. ( Adv/Kominfo)
