Jakarta, Memo
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sedang gencar mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Program ini bukan sekadar inisiatif biasa; ia adalah fondasi vital dalam mewujudkan target nasional 80.000 koperasi berbadan hukum di seluruh Indonesia, sekaligus merupakan implementasi konkret dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dirjen AHU, Widodo, menegaskan pada Selasa (15/7/2025) bahwa KDMP/KKMP jauh melampaui urusan administratif. “Ini adalah langkah nyata dan strategis untuk membangun ekonomi kerakyatan dari akar rumput, yakni di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya. Visi besar ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi melalui wadah koperasi yang legal dan terstruktur.
Namun, perjalanan menuju 80.000 koperasi berbadan hukum tidaklah mulus tanpa hambatan. Di Papua Barat Daya, misalnya, progres pengesahan koperasi baru masih tertahan di angka 42 persen dari total desa dan kelurahan. Angka ini jauh dari target ideal 100 persen koperasi yang diharapkan telah disahkan secara hukum pada saat peluncuran program.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Widodo mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat percepatan ini, terutama di wilayah seperti Kaimana. Akses geografis yang sulit dan keterbatasan jumlah notaris menjadi batu sandungan yang signifikan. Menyadari hal tersebut, Ditjen AHU tidak tinggal diam. Sejumlah solusi inovatif diusulkan untuk mengatasi tantangan ini.
Untuk mempercepat proses pengesahan, Ditjen AHU mengusulkan pembentukan posko notaris sementara di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, dukungan logistik yang memadai dan penguatan jaringan internet melalui teknologi seperti Starlink dianggap krusial untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
Inisiatif ini juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Ditjen AHU akan berkoordinasi intensif dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Keterlibatan notaris pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam percepatan ini, memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien dan sesuai regulasi.
“Kami optimistis, dengan sinergi semua pihak dan pembentukan posko percepatan di berbagai titik, Papua Barat Daya dapat menjadi provinsi terdepan dalam pembentukan koperasi berbadan hukum,” pungkas Widodo dengan nada penuh keyakinan. Optimisme ini didasari pada komitmen bersama untuk mewujudkan visi ekonomi kerakyatan yang kuat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.
