Surabaya, Memo
Fenomena inflasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di perguruan tinggi telah menjadi perbincangan hangat, memicu kekhawatiran serius tentang kualitas lulusan. Angka-angka di transkrip nilai seolah semakin mudah digapai, namun apakah ini benar-benar mencerminkan peningkatan kompetensi mahasiswa? Prof. Dr. Tuti Budirahayu, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (UNAIR), tanpa ragu menunjuk biang keladinya: kapitalisme pendidikan dan tekanan akreditasi.
“Perguruan tinggi hari ini dipaksa bermain dalam logika pasar—mereka harus menerima dan meluluskan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Inilah wajah lain dari kapitalisme pendidikan,” tegas Prof. Tuti pada Selasa (15/7/2025). Pernyataan ini membuka mata kita pada realitas bahwa institusi pendidikan, alih-alih berfokus murni pada pengembangan kualitas, seringkali terbebani target kuantitas demi menjaga eksistensi dan daya saing.
Menurut Prof. Tuti, dorongan untuk memberi nilai tinggi tak lepas dari upaya kampus untuk menjaga akreditasi dan citra di mata publik. Sebuah IPK rata-rata yang tinggi diyakini dapat mendongkrak reputasi dan menarik lebih banyak calon mahasiswa. Namun, praktik ini berisiko menciptakan ilusi kompetensi. Mahasiswa mungkin lulus dengan IPK cemerlang, tetapi sejatinya belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya.
