Tren penipuan melalui WhatsApp telah menjadi metode utama bagi para penipu untuk menarik dan memperdaya korbannya. Walau demikian, solusi yang telah dipikirkan oleh pemerintah dan operator seluler sebenarnya telah tersedia untuk memerangi penipuan ini di platform WhatsApp. Namun, disayangkan bahwa upaya tersebut masih dalam tahap awal yang belum sepenuhnya matang.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), penipuan yang terjadi melalui WhatsApp dapat diatasi apabila aplikasi seperti WhatsApp bersedia untuk berkolaborasi dengan operator seluler.

Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Perlindungan dan Penyelenggaraan Informatika Kominfo, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kominfo pada hari Rabu (15/11/2023), memaparkan rencana regulasi tersebut ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sedang berlangsung.

Upaya pemerintah ini bertujuan untuk mengharuskan adanya kerja sama antara perusahaan Over-The-Top (OTT) skala global dengan operator seluler di dalam negeri. Namun, dalam proses penetapan yang hanya diberikan waktu 3 bulan, Wayan mengungkapkan bahwa ada tekanan besar yang datang dari pihak-pihak korporat global.

Perusahaan-perusahaan penyedia layanan OTT ini menunjukkan resistansi terhadap ide kerja sama yang diusulkan. Mereka menolak jika harus mengubah bisnis mereka menjadi penyedia layanan komunikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi.

“Sebetulnya, konsep rancangan regulasi telah selesai dalam 1 bulan pertama. Namun, dalam 2 bulan berikutnya, ada tekanan luar biasa dari pelaku usaha global,” ungkapnya.

Kendala Implementasi: Penanganan Penipuan WhatsApp dan Perlawanan Perusahaan OTT Global

Perwakilan dari perusahaan seperti Google, Facebook, dan pemerintah Amerika Serikat telah mengirimkan surat kepada Kominfo. Isi dari surat tersebut bertujuan untuk meminta agar tidak ada ketentuan yang memaksa penyedia layanan digital global untuk tunduk pada regulasi serta menjalin kerja sama dengan operator seluler di Indonesia.

“Dengan hasil kesepakatan yang telah dicapai, pada akhirnya kata ‘wajib’ dihilangkan dan fokus hanya pada pengaturan pola kerja sama saja,” tambah Wayan.

Namun, upaya untuk memblokir nomor telepon yang terlibat dalam kejahatan menjadi tidak efektif tanpa adanya kerja sama dari WhatsApp itu sendiri. Wayan menegaskan bahwa meskipun nomor telepon seseorang berpindah, misalnya menggunakan nomor Indonesia lalu berpindah ke nomor luar negeri, layanan WhatsApp masih tetap dapat digunakan dengan nomor tersebut.

“Jadi, meskipun pengguna menukar kartu SIM, dari nomor Indonesia beralih ke nomor luar negeri, nomor WhatsApp masih tetap aktif,” jelasnya. “Ini berarti bahwa kartu seluler hanya berperan sebagai penghasil sinyal saja.”

Sehingga, saat nomor yang sudah terdaftar di WhatsApp digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, pihak Kominfo menjadi tidak dapat berbuat banyak.

Jika nomor tersebut masih digunakan untuk kejahatan, pelaku hanya perlu mengubah identitasnya atau menggunakan identitas orang lain, sedangkan nomor yang sama tetap digunakan.

Mendebat Regulasi WhatsApp: Antara Upaya Penanganan Penipuan dan Resistensi Perusahaan Global

Google, Facebook, dan perwakilan pemerintah AS telah memberikan resistansi terhadap ketentuan yang memaksa kerja sama antara penyedia layanan digital global dengan operator seluler di Indonesia. Hal ini menunjukkan ketegangan antara kepentingan regulasi lokal dan kebebasan operasional perusahaan-perusahaan besar dunia.

Meski solusi untuk memblokir nomor telepon terlibat kejahatan telah menjadi pertimbangan, WhatsApp tetap menjadi tantangan karena nomor yang terdaftar tetap dapat digunakan meskipun pengguna menukar kartu SIM.