Sebagai direktur SOPAN, Yustina juga mengajak pimpinan adat dan pemimpin agama setempat untuk melindungi perempuan dari praktik kawin tangkap. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah pusat dan provinsi NTT untuk mengeluarkan peraturan turunan dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak korban kekerasan berbasis budaya seperti kawin tangkap.
“[Kami] mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Baca Juga: Jaksa Tuntut Sutrisno Sembilan Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp3,5 Miliar
Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba Mengutuk Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, NTT
Dalam melawan praktik kawin tangkap yang merugikan perempuan di Sumba Barat Daya, SOPAN Sumba memiliki peran penting. Mereka menegaskan bahwa kawin paksa adalah bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekerasan berbalut budaya harus dihapuskan.
Selain itu, SOPAN Sumba juga mengajak pimpinan adat dan pemimpin agama setempat untuk melindungi perempuan dari praktik ini. Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah pusat dan provinsi NTT untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi korban kekerasan berbasis budaya, seperti kawin tangkap.
SOPAN Sumba juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, sesuai dengan hukum yang berlaku. Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba dengan tekadnya berkomitmen untuk terus berjuang demi hak-hak perempuan dan melawan praktik-praktik kekerasan yang meresahkan.
