Blitar, Memo
Kabar tak sedap tengah menggelayuti gedung DPRD Kabupaten Blitar, yang menyeret nama seorang anggota dewan. Pusaran polemik ini dipicu oleh pengakuan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri siri, menuding sang legislator tak menunaikan kewajiban nafkahnya secara layak.
Alih-alih merespons dengan keras, Ketua DPRD Kabupaten Blitar justru memilih jalur bijak: mediasi kekeluargaan. Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi alias Kuat, angkat bicara terkait polemik yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Blitar .
Polemik ini mencuat setelah adanya laporan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri siri anggota dewan tersebut dan menyebut dirinya tidak dinafkahi secara layak.
Baca Juga: Satu Komando! PSHT Blitar Tegaskan Legalitas, Dorong Forkopimda Ambil Langkah Nyata
Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Sabtu (19/7/2025), Supriyadi menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut secara kekeluargaan agar tidak melebar ke ranah yang lebih luas.
Menurutnya, sebagai kader partai, menjaga nama baik organisasi adalah sebuah kewajiban moral yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Elim Tyu Samba Gaungkan Semangat Kartini, Perempuan Harus Jadi Motor Perubahan
“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Jangan sampai persoalan ini mencoreng marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” tutur Supriyadi.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar laporan yang telah dilayangkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar dapat dipertimbangkan kembali.
Baca Juga: Dari Emansipasi ke Prestasi: PERWOSI Blitar Hidupkan Semangat Kartini Lewat Futsal
Supriyadi menilai jalur mediasi dan komunikasi antara pihak yang bersangkutan menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini.
