MEMO, Kediri — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri turun tangan menjawab keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian status desil ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan masif menggelar sosialisasi prosedur pembaruan data pada Kamis (10/9/2026).
Langkah ini diambil untuk memfasilitasi warga yang merasa data tingkat kesejahteraannya tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan, sehingga berisiko kehilangan atau kesulitan mengakses program bantuan sosial.
Jadwal Evaluasi Berkala Empat Kali Setahun
Perubahan status desil kerap memicu polemik di tingkat tapak karena berdampak langsung pada kelayakan penerima bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Pemkab Kediri menegaskan bahwa klasifikasi tingkat kesejahteraan warga tidak bersifat permanen dan dapat diperbaiki secara periodik.
Pemerintah daerah memberikan kepastian bahwa proses penyesuaian status ekonomi masyarakat diproses secara teratur oleh sistem.
“Pembaruan desil itu akan keluar 4 kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali,” terang pihak Pemkab Kediri saat mengedukasi alur pengajuan pembaruan data.
Mekanisme Pengusulan Lewat Pemerintah Desa
Masyarakat yang merasa pengelompokan desilnya melenceng dari fakta riil diimbau untuk segera memanfaatkan celah pembaruan data melalui skema pengusulan di tingkat desa.
Petugas dan operator di desa disyiapkan untuk membantu penginputan berkas usulan perbaikan agar pada periode evaluasi tiga bulanan berikutnya, data penerima manfaat sudah terakomodasi sesuai fakta ekonomi terbaru.
