Sebagai informasi, hingga pertengahan Agustus 2025 serapan APBD Pemkab Blitar baru mencapai 48 persen. Kondisi ini telah menuai beragam protes dari masyarakat. Padahal, pekerjaan rumah Pemkab Blitar masih sangat banyak untuk menjalankan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
Kini masyarakat masih bertanya-tanya sampai kapan mereka harus menunggu dampak pembangunan dari pemerintahan Rijanto-Beky Herdihansah.
Baca Juga: Ratusan Relawan SPPG Blitar Minta Program MBG Tak Dihentikan
“Ini tanggung jawab bupati. Harusnya bagaimana menata pemerintahan yang harmonis, sehingga bisa cepat menjawab keluhan masyarakat dan menjalankan visi-misinya,” pungkas Bagas. (Zan)
Baca Juga: Ricuh di Depan DPRD Blitar, Mahasiswa Soroti MBG dan KDMP, Ketua Dewan Turun Tangan
Baca Juga: Tiga Terpidana Lakukan Pengembalian Uang Korupsi Dam Kalibentak Blitar
