Example floating
Example floating
Birokrasi

Polemik Purnawirawan TNI dan Isu Pemakzulan Gibran, Dudung Abdurrahman , “Tidak Ada Kaitannya”

A. Daroini
×

Polemik Purnawirawan TNI dan Isu Pemakzulan Gibran, Dudung Abdurrahman , “Tidak Ada Kaitannya”

Sebarkan artikel ini
Polemik Purnawirawan TNI dan Isu Pemakzulan Gibran, Dudung Abdurrahman , "Tidak Ada Kaitannya"

JAKARTA, Memo – Isu dukungan purnawirawan TNI terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menuai sorotan. Namun, Dudung Abdurrahman, yang juga merupakan purnawirawan TNI, menyatakan bahwa isu tersebut tidak memiliki kaitan langsung. Ia menegaskan bahwa dinamika internal di lingkungan TNI seringkali melibatkan perubahan sikap dan pertimbangan.

“Menurut saya, tidak ada kaitannya. Memang biasa itu di lingkungan TNI sering seperti itu. Terkadang pada saat [sikap] jati, kemudian ada pertimbangan lain. Jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak ada hubungannya antara Pak Tri dengan anaknya itu tidak ada,” ujarnya, dalam wawancara yang dikutip pada Selasa (6/5/2025).

Baca Juga: DPD Menolak Ikut Campur Soal Usulan Pemakzulan Gibran, Fokus Kerja untuk Daerah

Purnawirawan tersebut juga menanggapi isu revisi penunjukan jabatan di lingkungan TNI yang terjadi dalam rentang waktu singkat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lazim. “Revisi yang selang sehari itu lazim. Dulu pernah juga zaman Pak Gatot dengan Pak Hadi itu, bahkan kemarin ada salah tulis itu kan yang Angkatan Laut kemudian pindah menjadi Pati Mabesad itu kan karena salah tulisan,” jelas Dudung Abdurrahman.

Terkait isu teguran Presiden terhadap Panglima TNI terkait penunjukan jabatan yang melibatkan putra Presiden, Dudung Abdurrahman menyatakan tidak memiliki informasi yang akurat. “Saya tidak monitor,” katanya.

Baca Juga: Pemakzulan Gibran Kembali Mencuat, Antara Manuver Politik dan Peluang Nyata

Lebih lanjut, ia memberikan pandangannya terkait aspirasi yang disampaikan oleh purnawirawan. Menurutnya, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan melalui wadah yang resmi. “Kalau misalnya ada aspirasi, ya harusnya disampaikan ke wadahnya. Wadahnya ya ada Pepabri, ada PPAD, ada PPAU, ada PPAL. Nyatanya PPAD, PPAU, PPAL juga kan tidak menyampaikan seperti itu pada Bapak Presiden, lebih kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat dan sebagainya,” paparnya.