Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mematuhi putusan hukum Mahkamah Agung terkait sengketa proyek revitalisasi Alun-Alun.
Pembangunan ruang terbuka hijau tersebut dipastikan tetap berjalan meski terdapat ketidaksepakatan nominal pembayaran dengan pihak kontraktor.
Pendaftaran siswa baru
kuota terbatas, datang ke Jl KH Wahid Hasyim Tanjung WarujayengLangkah hukum berupa konsinyasi dan konsultasi ke Kejaksaan diambil guna memastikan proyek ikonik ini rampung pada tahun 2026.
Langkah Tegas Pemerintah Tuntaskan Pembangunan Ruang Publik
Pemerintah Kota Kediri menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan proyek pengembangan Alun-Alun Kota Kediri meski dinamika hukum dengan pihak ketiga masih bergulir. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan hasil arbitrase, otoritas setempat memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas akan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi prioritas utama.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang representatif sekaligus mematuhi koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Penyelesaian sengketa ini memasuki babak baru setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri memaparkan perkembangan terkini mengenai status kontrak dan rencana keberlanjutan fisik bangunan.
Meskipun MA mengabulkan sebagian permohonan kontraktor mengenai pembatalan pemutusan kontrak sepihak, fokus pemerintah kini bergeser pada standarisasi mutu dan validasi nilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak pernah berniat menghambat proses pembayaran, namun segala transaksi keuangan negara harus berpijak pada audit yang akuntabel.
Menurutnya, selisih angka yang cukup signifikan antara klaim kontraktor dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi poin krusial yang harus diselesaikan secara transparan. Pemerintah menawarkan pembayaran senilai Rp6,6 miliar sesuai rekomendasi BPKP, namun pihak mitra masih bersikukuh pada angka klaim awal yang mencapai Rp16,2 miliar.
Perbedaan tajam ini muncul bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang melibatkan tim ahli independen dari perguruan tinggi, ditemukan fakta bahwa sejumlah komponen pekerjaan pada struktur bangunan, bagian arsitektural, hingga sistem mekanikal dan elektrikal tidak memenuhi standar spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
