MEMO – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajarannya untuk menjauhi praktik korupsi dan segala bentuk ‘kong-kalikong’. Pernyataan ini disampaikan saat membuka acara Review Laporan Keuangan, BMN, dan PIPK Tingkat UAKPA untuk periode akhir tahun 2024, pada Senin (20/1/2025).
“Jika terjadi korupsi, pelayanan tidak akan pernah bisa maksimal. Semua yang dilakukan dengan cara ‘kong kalikong’ pasti menghasilkan sesuatu yang tidak baik,” tegas Karding.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian P2MI. “Komitmen untuk menjauhi tindakan tidak terpuji adalah kewajiban, terutama dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Karding mengungkapkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada capaian dan kualitas kinerja lembaga. Ia meminta seluruh jajaran untuk tetap fokus memberikan pelayanan prima dan perlindungan bagi pekerja migran.
Pencapaian Anggaran Kementerian P2MI 2024:
Pada tahun 2024, Kementerian P2MI memiliki pagu anggaran sebesar Rp534,8 miliar dengan anggaran yang diblokir Rp25,5 miliar. Realisasi penyerapan anggaran tercatat mencapai Rp500,9 miliar atau 98,36 persen. Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95 berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 96,33.
Namun, Karding mengingatkan bahwa pengeluaran anggaran besar tidak selalu sejalan dengan hasil besar pula. “Jika ingin mencapai hasil yang serius dan ideal, biaya memang besar. Tapi harus ada pengelolaan yang cermat, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Komitmen terhadap Good Governance
Karding menekankan bahwa laporan keuangan adalah wujud tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan anggaran negara. “Kualitas laporan keuangan menunjukkan komitmen kita pada akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, kolaborasi yang solid, serta tindak lanjut atas temuan dalam review laporan keuangan. “Sebagai kementerian baru, kita harus menjaga prestasi, termasuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah diraih 11 kali berturut-turut,” pungkasnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
