Blitar, Memo.co.id
Polemik pengelolaan KONI Kota Blitar kembali memanas. Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar mempertanyakan langkah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba.
Forum yang diinisiasi Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Blitar, M. Trijanto, tersebut menilai persoalan internal KONI semestinya diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Mereka juga mendorong KONI Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan tugas Plt, termasuk menyangkut kewenangan dan langkah yang diambil dalam polemik pencairan anggaran KONI Kota Blitar.
Menurut Trijanto, keberadaan Plt semestinya diarahkan untuk mempersiapkan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub), sehingga persoalan kepemimpinan KONI dapat segera memiliki kepastian.
“Di SK Plt itu yang harus menjadi fokus adalah Musorkotlub. Kami mendorong agar Plt konsisten menjalankan mandat tersebut,” ujar Trijanto.
Forum juga menyoroti belum cairnya dana pembinaan bagi cabor. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu program pembinaan dan persiapan atlet.
“Yang rugi ini adalah cabor-cabor yang ada. Ketika ketua umum terpilih, sampai sekarang bulan September belum ada pencairan dana serupiah pun bagi cabor,” tegasnya.
Bagi KONI, kepastian anggaran menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan program pembinaan atlet serta kegiatan masing-masing cabor.
Di sisi lain, Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar justru meminta agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berkepanjangan.
Trijanto menilai komunikasi antarpihak masih menjadi jalan yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan.
“Antara Plt Ketua KONI dengan wali kota ini satu rumpun eksekutif. Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, tanpa langkah-langkah yang kontraproduktif,” katanya.
Forum juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Elim saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Menurut Trijanto, meskipun tidak secara langsung terdapat larangan, rangkap posisi tersebut tetap perlu dilihat dari sisi etika dan tata kelola organisasi.
“Memang tidak ada larangan wakil wali kota menjadi Plt, tetapi secara etika dan moral kurang tepat karena rawan terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi KONI, Elim tetap menempatkan persoalan pencairan anggaran sebagai kebutuhan yang harus segera mendapatkan kejelasan.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan KONI Kota Blitar tidak hanya berkutat pada siapa yang memimpin, tetapi juga menyangkut bagaimana mekanisme organisasi, anggaran pembinaan, serta hubungan antara KONI dengan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai ketentuan.
Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar berencana menyampaikan sikap mereka secara tertulis kepada KONI Jawa Timur.
Mereka berharap polemik tersebut segera mendapatkan penyelesaian sehingga tidak berlarut-larut dan berdampak terhadap kepentingan atlet.
Sebab, di tengah tarik-menarik persoalan kelembagaan, agenda pembinaan dan prestasi atlet tetap harus berjalan.
“Jangan sampai persoalan organisasi justru membuat atlet dan cabor menjadi korban,” pungkas Trijanto.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya meminta kepastian kepada Pemerintah Kota Blitar mengenai persoalan anggaran KONI.
Menurut Elim, sejak dirinya ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar, pihaknya telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Pemkot Blitar.
“Sudah tiga kali saya kirim surat, tetapi belum ada respons,” ujar Elim saat menyampaikan aspirasi bersama perwakilan cabor dan atlet di DPRD Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Elim juga menegaskan bahwa kedudukannya sebagai Plt bukan muncul tanpa dasar.
Ia menyebut dirinya telah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur dan proses Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) juga telah dilaksanakan.
“Saya juga sudah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Muskot juga sudah dilakukan,” katanya.
Langkah mendatangi DPRD Kota Blitar dilakukan karena persoalan anggaran tersebut dinilai membutuhkan kepastian.
Elim bersama perwakilan cabor dan atlet meminta adanya kejelasan mengenai anggaran KONI yang sebelumnya telah menjadi bagian dari pembahasan pemerintah daerah dan DPRD.
