JAKARTA, MEMO
– Akses permodalan yang mudah dan murah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama pemerintah. MeMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewaenegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan pelat merah, dan tak segan menjatuhkan sanksi keras bagi bank yang melanggar aturan.
Baca Juga: KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI
Purbaya Kantongi Nama Oknum Perbankan Yang Minta Agunan ke Debitur
Dalam rapat bersama Komite IV DPD di Jakarta, Senin (3/11/2025), Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi laporan tentang bank yang masih meminta agunan dari calon debitur, padahal nilai kredit yang diajukan berada di bawah Rp100 juta.
“Kalau main-main, hati-hati saja ya. Saya sikat, nanti ribut lagi orang-orang. Paling nanti pajaknya kita gedein, biar susah hidupnya,” ujar Menkeu Purbaya, menunjukkan ketegasannya.
Baca Juga: Program Bergizi, Tapi Tak Higienis? 37 Dapur MBG Blitar Belum Kantongi Sertifikat!
Menkeu menjelaskan bahwa KUR adalah program strategis pemerintah yang memberikan subsidi bunga sebesar 6 persen per tahun. Tujuannya jelas: agar UMKM mudah mendapatkan permodalan dengan cost of fund yang murah dan, yang terpenting, tanpa agunan untuk kredit di bawah Rp100 juta.
Kemenkeu Menjamin Program KUR Tepat Sasaran
Purbaya merasa dirugikan jika bank penyalur mengabaikan tujuan program ini. Praktik permintaan agunan menghambat usaha wong cilik untuk berkembang dan mencederai amanat negara.
Baca Juga: Torehan Cumlaude S2 UNEJ dan Sikap Bersahaja Tony Andreas Menginspirasi di Hari Santri Nasional 2025
“Ini kan enggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Mengapa mereka berhentikan? Saya rugi banyak. Pokoknya saya enggak mau rugi, nanti saya periksa itu,” tegasnya.
Menkeu memastikan akan menindaklanjuti masalah ini bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika ditemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran, Kemenkeu siap menghentikan aliran dana subsidi bunga.
Optimisme Penyaluran Meskipun ada tantangan implementasi, penyaluran KUR secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Hingga 17 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp217,2 triliun, setara 76,8 persen dari target tahunan, menjangkau 3,69 juta debitur. Angka kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) KUR pun tetap terjaga di level yang sehat, yakni 2,28 persen.
Ketegasan Menkeu Purbaya ini menjadi sinyal optimisme bagi pelaku UMKM. Pemerintah bertekad memastikan setiap rupiah subsidi bunga KUR benar-benar jatuh ke tangan yang tepat, mendukung pertumbuhan ekonomi akar rumput, dan menjamin perbankan menjalankan perannya sebagai mitra sejati UMKM.
Apakah Anda ingin saya mencari tahu informasi terkini mengenai perkembangan investigasi KUR oleh Kemenkeu, atau ada naskah lain yang ingin saya bantu transformasikan? Tentu, berdasarkan permintaan Anda untuk menindaklanjuti berita tersebut, saya akan mencari informasi mengenai perkembangan investigasi dan sanksi terkait kasus bank yang meminta agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta.
