Blitar, Memo.co.id
Suasana berbeda tampak di lingkungan Kantor Bupati Blitar, Selasa (5/5/2026). Sejak pagi, penjagaan diperketat. Tidak semua orang bisa keluar masuk dengan leluasa. Di lantai 3, tepatnya di Ruang Candi Penataran, sebuah agenda penting tengah berlangsung, tertutup rapat, tanpa sorotan kamera.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, termasuk anggota DPRD Kabupaten Blitar. Tak hanya Bupati dan Wakil Bupati, seluruh kepala dinas hingga pimpinan satuan kerja setingkat turut diwajibkan hadir.
Selama kegiatan berlangsung, awak media tidak diizinkan meliput. Akses ke dalam area pun dibatasi ketat. Baru setelah acara usai, wartawan diperbolehkan masuk, itu pun tanpa mendapatkan banyak keterangan dari pihak KPK.
Bupati Blitar, Rijanto, memberikan sedikit gambaran mengenai agenda tersebut. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Intinya memberikan pendampingan terkait tata kelola pemerintahan yang baik, karena semua ada regulasinya yang harus ditaati,” ujarnya.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Menurut Rijanto, pembahasan dalam forum itu cukup luas dan mendalam. Sejumlah sektor krusial menjadi sorotan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, hingga pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD.
