Blitar, Memo.co.id
Suasana berbeda tampak di lingkungan Kantor Bupati Blitar, Selasa (5/5/2026). Sejak pagi, penjagaan diperketat. Tidak semua orang bisa keluar masuk dengan leluasa. Di lantai 3, tepatnya di Ruang Candi Penataran, sebuah agenda penting tengah berlangsung, tertutup rapat, tanpa sorotan kamera.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Megawati Pertegas Semangat Merawat Warisan Bung Karno
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, termasuk anggota DPRD Kabupaten Blitar. Tak hanya Bupati dan Wakil Bupati, seluruh kepala dinas hingga pimpinan satuan kerja setingkat turut diwajibkan hadir.
Selama kegiatan berlangsung, awak media tidak diizinkan meliput. Akses ke dalam area pun dibatasi ketat. Baru setelah acara usai, wartawan diperbolehkan masuk, itu pun tanpa mendapatkan banyak keterangan dari pihak KPK.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Bupati Blitar, Rijanto, memberikan sedikit gambaran mengenai agenda tersebut. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Intinya memberikan pendampingan terkait tata kelola pemerintahan yang baik, karena semua ada regulasinya yang harus ditaati,” ujarnya.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Menurut Rijanto, pembahasan dalam forum itu cukup luas dan mendalam. Sejumlah sektor krusial menjadi sorotan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, hingga pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD.
