Dengan nada tegas, perwira melati dua tersebut menyatakan bahwa seluruh isi video dan tuduhan yang dialamatkan kepada institusinya adalah berita bohong.
“Apa yang menjadi isi video dan pernyataan yang disampaikan oleh ibu-ibu ASN dan seorang anggota di dalam mobil itu, saya nyatakan tidak benar. Video itu hoaks, tidak ada jual beli titik, titik!” tegas Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah di hadapan awak media.
Baca Juga: Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 Hadir di Kediri Pramuka Lakukan Renovasi Tiga Rumah Warga
Dari hasil penelusuran internal, dipastikan pula bahwa pria berseragam loreng di dalam mobil tersebut bukanlah personel aktif dari jajaran Kodim Kediri.
Dandim menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sosok wanita berbaju ASN di dalam video tersebut dan tidak pernah melakukan komunikasi apa pun terkait pelaksanaan program pangan desa ini.
Baca Juga: Vonis Empat Tahun Penjara bagi Penganiaya Balita di Ngronggo Kediri Ini Alasan Hakim
Melihat dari sisi regulasi, Letkol Dhavid menjabarkan secara rinci bahwa KDKMP bukanlah proyek komersial pihak swasta yang bisa diperjualbelikan komisinya, melainkan program strategis nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Struktur pengerjaannya pun diatur ketat: Pemerintah Daerah hanya berkewajiban menyiapkan lahan kosong, sedangkan proses pembangunan fisik di lapangan dikerjakan langsung oleh Agrinas bersama jajaran TNI melalui sistem padat karya mandiri tanpa melibatkan pemborong luar.
Baca Juga: Aturan Baru Pilkades Kediri 2026 Akomodasi Calon Tunggal Bumbung Kosong Bisa Menang
Sejalan dengan klarifikasi militer, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui jajaran terkait juga menegaskan tidak terlibat dalam urusan anggaran fisik pembangunan KDKMP selain fasilitasi penyediaan lahan.
Saat ini, aparat penegak hukum bersama tim siber kepolisian tengah melakukan pelacakan digital secara intensif. Investigasi difokuskan untuk mengungkap aktor intelektual di balik pembuatan video serta melacak identitas asli wanita beratribut ASN yang menjadi aktor utama dalam rekaman, guna mempertanggungjawabkan penyebaran berita bohong ini di muka hukum.
