Fraksi Partai Nasdem menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kelas menengah Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI, menekankan perlunya kebijakan yang lebih mendukung untuk meningkatkan daya beli mereka dalam menghadapi Rancangan APBN 2025.
Baca Juga: Ormas 212 dan PSHT Gelar Doa Bersama untuk Korban Pengeroyokan di Loceret Nganjuk
Solusi Strategis Fraksi Nasdem untuk Menaikkan Daya Beli Kelas Menengah
Fraksi Partai Nasdem mengangkat permasalahan rendahnya kemampuan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Perhatian terhadap nasib kelas menengah ini disuarakan oleh Nasdem dalam Sidang Paripurna DPR RI yang membahas pandangan fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan APBN 2025.
Menurut Juru Bicara Fraksi Nasdem, Charles Meikyansyah, berdasarkan capaian ekonomi pada kuartal I 2024, terdapat dua sektor yang mengalami tantangan, yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor. Dia menyebutkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan di semua sektor, namun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sekitar 4,91% dan ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,50%, seperti yang disampaikannya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Selasa, 28 Mei 2024.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Megawati Pertegas Semangat Merawat Warisan Bung Karno
Charles juga menyoroti bahwa capaian ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN tersebut menargetkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,4-6,6% dan pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 7,2-8,3%.
Dia menyampaikan pendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan rendahnya kemampuan beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Menurutnya, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi tekanan pada kemampuan beli masyarakat menengah ini.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
“Fraksi Nasdem berpendapat bahwa pemerintah harus serius memperhatikan rendahnya kemampuan beli masyarakat, terutama kelas menengah, dengan meresponsnya secara cepat dan tepat, terutama dalam hal inflasi pangan, pengupahan, dan pajak konsumsi,” ujar Charles.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR. Dokumen tersebut mencakup KEM-PPKF, yang mencakup asumsi-asumsi makroekonomi dan struktur awal APBN 2025. Beberapa asumsi makroekonomi yang diusulkan meliputi pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3%, nilai tukar Rp15.300-16.000/US$, dan inflasi 1,5-3,5%.
Sementara itu, tujuan pembangunan mencakup target tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%, tingkat kemiskinan 7-8%, Rasio Gini 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56.
Pemantapan Daya Beli Kelas Menengah: Sorotan Fraksi Nasdem dalam Sidang APBN 2025
Perdebatan mengenai kondisi ekonomi kelas menengah dan tantangan yang dihadapinya mencerminkan perhatian Fraksi Nasdem terhadap ketimpangan ekonomi. Dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang belum memenuhi target RPJMN 2025-2029, Fraksi ini mendorong pemerintah untuk segera merespons dengan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Menurut mereka, langkah-langkah ini harus fokus pada penanggulangan inflasi pangan, peningkatan upah, dan penyesuaian pajak konsumsi untuk mendukung daya beli kelas menengah secara signifikan.
