Oleh: Prawoto Sadewo – Ketua SMSI Blitar Raya
Musim penghujan datang membawa berkah dari langit. Tapi di balik derasnya air yang menghidupi sawah dan ladang, terselip ancaman bagi masyarakat. Longsor, banjir, hingga persoalan sosial akibat aktivitas industri dan investasi yang tak terkendali.
Baca Juga: Pelatihan Tunas 3 TIDAR di Blitar, Gerindra Siapkan Pemimpin Muda Menuju 2029
Kita sadar, Blitar butuh investor. Butuh modal untuk menggenjot PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong kemajuan daerah. Tapi satu hal yang tak boleh dikorbankan: lingkungan dan keadilan bagi rakyat kecil.
Investor memang penting. Tapi negara juga harus hadir memberi batas, menegakkan aturan, dan memastikan setiap investasi tidak menginjak hak hidup masyarakat sekitar.
Baca Juga: Ratusan Massa GPI Demo PN Blitar, Soroti Dugaan Rekayasa Hukum
Lihat saja dua kasus yang kini menjadi sorotan publik. Pertama, pepeternakan sapi PT KSPPi Gununggede, Kecamatan Wonotirto. Kedua, pabrik pengolahan kotoran ayam di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun. Dua-duanya menimbulkan persoalan yang mirip: limbah mencemari sungai, warga terdampak, dan pejabat terkesan tutup mata.
Di Gununggede, peternakan sapi berdiri di kawasan hulu sumber mata air. Sekitar 400 warga di Dusun Krajan, Kenongo, dan Kalikuning kini harus menanggung dampak. Beberapa ton kotoran sapi setiap hari dibuang tanpa pengelolaan yang memadai. Limbahnya mengalir lewat pipa-pipa bawah tanah, masuk ke sungai yang dipakai warga untuk kebutuhan harian.
Baca Juga: Temui Kapolres Blitar Kota, PMII Blitar Bongkar Masalah Kriminalitas hingga Tambang Ilegal
Komisi III DPRD Blitar memang sudah turun sidak, tapi hasilnya jauh dari tuntas. Mereka menemukan kejanggalan dalam sistem pengelolaan limbah. Pihak peternakan berjanji akan mendatangkan alat separator untuk memisahkan zat cair dan padat. Tapi hingga kini, janji tinggal janji. Tak ada tanda-tanda alat itu dibangun, sementara lilimbah terus mencemari lingkungan
Parahnya, izin AMDAL juga belum rampung. Tapi entah bagaimana, usaha itu sudah bisa beroperasi. Di sini publik mulai curiga: ada apa di balik meja perizinan itu? Benarkah isu uang kotor yang disebut-sebut mengalir ke tangan oknum pejabat bukan sekadar kabar burung?
