Solo, Memo –
Di tengah panasnya bursa calon ketua umum partai politik jelang Pemilu 2029, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Baca Juga: GEMPAR! Sidang Impor Gula Seret Nama Jokowi, Tom Lembong Ungkap Perintah Langsung Presiden
Saat ditemui di kediamannya di Surakarta , Jokowi secara terang-terangan memberikan sinyal kuat tentang arah politiknya pasca-jabatan presiden: ia lebih condong memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan. Sebelumnya, nama Jokowi memang santer disebut-sebut masuk dalam bursa Ketua Umum PPP. Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, membenarkan bahwa wacana tersebut berkembang secara alami di internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.
Baca Juga: Isu Ijazah Jokowi Kembali Memanas, Andi Widjajanto Beri Klarifikasi Tegas
“Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau,” jelas Irfan, menyinggung penghargaan Jokowi terhadap PPP meskipun tidak didukung pada Pilpres 2014.
Namun, Jokowi memiliki pandangan lain. Ia meyakini bahwa PPP memiliki banyak kader internal yang jauh lebih mumpuni. “Enggaklah, saya kira di PPP banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ujar Jokowi, seraya menambahkan bahwa “calon yang sudah beredar banyak, banyak sekali.”
Dari PPP ke PSI: Sebuah Pilihan atau Sinyal Politik?
Keputusan Jokowi untuk menunjuk PSI sebagai preferensinya menimbulkan banyak pertanyaan. “Saya di PSI saja,” ujarnya singkat, namun penuh makna. Meski demikian, Jokowi juga menegaskan bahwa hingga kini ia belum secara resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI, bahkan belum ada pencalonan dari internal PSI itu sendiri.
“Tidak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan,” ucapnya, meninggalkan ruang spekulasi yang luas.
Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menanggapi peluang Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI dengan penuh antusias.
“Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon (Ketua Umum PSI), kita doakan,” kata Andy, seraya mengingatkan bahwa PSI belakangan ini memang sering dikaitkan dengan Jokowi dan dikenal sebagai “partai super terbuka” — sebuah istilah yang pernah dilontarkan Jokowi sendiri.
Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum petahana, juga tetap berpeluang untuk mencalonkan diri kembali.
Analisis Pengamat: Jokowi Sang “Dewa Penyelamat” yang Berisiko
Fenomena munculnya nama Jokowi di dua partai ini tak luput dari perhatian pengamat politik. M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menyoroti adanya persoalan serius di internal kedua partai tersebut. Menurut Jamiluddin, munculnya nama Jokowi mengindikasikan tiga hal krusial:
Gagalnya Kaderisasi: Baik PPP maupun PSI, kata Jamiluddin, tampak tidak memiliki kader internal yang mumpuni untuk diusung sebagai ketua umum.
“Ini menyiratkan kaderisasi di dua partai ini tak berjalan, bahkan gagal. Padahal, kaderisasi penting agar regenerasi kepemimpinan berjalan mulus dan tidak terjadi kekosongan antar generasi,” kritiknya.
Anggapan ‘Dewa Penyelamat’ yang Spekulatif:
PPP dan PSI, menurut Jamiluddin, masih menempatkan Jokowi layaknya “dewa penyelamat” yang dianggap mampu membawa partai ke Senayan pada Pemilu 2029. Namun, ia memperingatkan bahwa anggapan ini sangat spekulatif, mengingat reputasi dan citra Jokowi yang disebutnya “terus menurun” pasca-menjabat presiden, akibat berbagai isu mulai dari legalitas ijazah hingga dugaan KKN di lingkaran keluarganya.
“Keinginan PPP dan PSI menjadikan Jokowi ketua umum ibarat berjudi. Jika perhitungannya meleset, dua partai ini bisa tetap jadi partai gurem,” tegas Jamiluddin.
Inkonsistensi PSI: Khusus untuk PSI, Jamiluddin merasa ada keanehan. Sebagai partai yang mengusung semangat kaum muda, keinginan untuk dipimpin oleh Jokowi yang secara usia jauh dari kategori muda dianggap ironis.
“Ironis jika partai orang muda dipimpin oleh manula. Hal ini menunjukkan PSI inkonsisten dan pragmatis. Idealisme partai digadaikan begitu saja,” ujarnya.
Jamiluddin mengimbau agar PPP dan PSI melakukan kajian matang terhadap kelayakan Jokowi sebagai ketua umum. “Jangan sampai perhitungan politik yang keliru justru membuat kedua partai ini makin terpuruk dalam peta politik nasional,” tandasnya.
Di tengah spekulasi dan analisis tajam, pilihan Jokowi untuk berlabuh di PSI, atau setidaknya memberikan sinyal kuat ke arah sana, akan menjadi salah satu dinamika politik paling menarik untuk dicermati jelang Pemilu 2029. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang menguntungkan, atau justru membawa risiko baru bagi partai yang akan dipimpinnya? Waktu yang akan menjawab.
