Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ketidakpuasannya terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Hotman Paris, pengacara ternama, mengungkapkan bahwa kekesalan Jokowi muncul karena kurangnya informasi rinci mengenai kenaikan tarif pajak tersebut.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Dalam upayanya mencari solusi, Hotman Paris bersama Inul Daratista dan pelaku bisnis hiburan lainnya mengadakan audiensi dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Apa yang terjadi selanjutnya?
Pemerintah Daerah Boleh Kembali ke Tarif Lama
Pengacara terkenal Hotman Paris membahas mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kesal terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Hotman mengklaim bahwa Jokowi merasa kesal karena tidak mendapatkan informasi rinci mengenai kenaikan tarif pajak hiburan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Hotman mengungkapkan klaim ini setelah melakukan audiensi di kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mencari solusi terkait kenaikan tarif pajak di sektor hiburan, seperti kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Dalam kunjungannya, Hotman ditemani oleh Inul Daratista dan beberapa pelaku bisnis di bidang hiburan yang menentang kenaikan pajak tersebut.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
Hotman menyampaikan, “Pak Jokowi, presiden, minggu lalu tidak mendapatkan laporan rinci, dan beliau merasa kesal. Informasi ini saya peroleh minggu lalu. Sejak saat itu, saya aktif membuat video protes.” Dia menambahkan bahwa pada Jumat (19/1), kabinet dipimpin oleh Presiden Jokowi dan mereka sepakat bahwa pemerintah daerah dapat kembali menggunakan tarif pajak yang lama, bahkan dengan kemungkinan menguranginya.
Hotman merujuk pada Pasal 101 UU HKPD, meskipun aturan tersebut tidak secara spesifik mengizinkan pemerintah daerah untuk tidak mematuhi tarif pajak sebesar 40-75 persen, tetapi memberikan insentif fiskal sebagai opsi.
