Diinformasikan,tujuan kedatangan mereka guna lakukan pemeriksaan kegiatan fisik berupa rehabilitasi jalan desa yang di danai melalui bantuan khusus ( BK ) APBD Propensi Tahun Anggaran 2024.
Untuk diketahui volume pekerjaan rehabilitasi jalan desa tersebut mencapai 3 kilometer. Dengan pagu anggaran cukup fantastis yaitu senilai Rp 500 juta.Sementara sistim pelaksanaanya melibatkan pihak ke tiga pemenang lelang.
Baca Juga: Apa Hak Korban Penganiayaan Di Bawah Umur ? Begini Tanggapan Aktifis Sosial Tanti Niswatin
” Kami menghormati tugas dan wewenang BPK memiliki fungsi operatif, yudikatif, dan advisory,” kata Kades Kampungbaru Susilo Dwi Prasetyo.
Yang pasti masih kata Susilo , BPK berperan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat terwujud untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu pemerintah ditingkat desa harus dukung sepenuhnya peran BPK.
” Konskwensi nya pemdes penerima bantuan keuangan harus siap diawasi dan diaudit oleh lembaga negara. Ini sebagai bentuk tanggungjawab desa,” ungkap Susilo juga.
Baca Juga: Sidang Tipikor Kades Dadapan Final, Hakim Jatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara
Sementara itu saat tim auditor selesai melaksanakan proses pemeriksaan dan akan dimintai klarifikasi oleh wartawan MEMO yang bersangkutan tidak bersedia memberikan tanggapan apapun dari hasil pemeriksaan tahap awal.
Untuk diketahui, pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jawa Timur terkait dana BK Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 hari ini ( Selasa, 4/03/2025) secara bersamaan ada 4 desa. Yaitu Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor, Desa Kweden Kecamatan Ngetos, Desa Kenddalrejo Kecamatan Bagor dan Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom. ( adi )
