Blitar, memo.co.id
Di tengah gaung efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, puncak peringatan Hari Jadi Kota Blitar justru menghadirkan ironi. Alih-alih menampilkan kesederhanaan yang selaras dengan kondisi fiskal, perhelatan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai ajang “pamer gengsi” yang berpotensi membebani keuangan daerah secara tidak langsung.
Baca Juga: Dari Santunan hingga 10 Ribu Porsi Sarapan, Guntur Wahono Soroti Kekuatan Gotong Royong
Informasi yang dihimpun memo.co.id dari sumber kredibel menyebutkan, mundurnya sponsor utama akibat lemahnya koordinasi berkelanjutan dengan pihak perusahaan, menjadi titik krusial. Namun alih-alih dilakukan penyesuaian konsep acara, kegiatan tetap digelar secara meriah dengan menghadirkan band papan atas pada Sabtu (2/5/2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah urgensi hiburan sebanding dengan situasi efisiensi yang tengah dijalankan?
Baca Juga: Sentuhan Hangat di Balik “Jari Api”, Pengobatan Alternatif yang Kian Diminati Warga Blitar
Lebih lanjut, sumber internal menyebutkan beban kegiatan tersebut akhirnya “tersebar” ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Skema ini dinilai sebagai bentuk pembiayaan tidak langsung yang secara substansi tetap beririsan dengan APBD.
Tak hanya itu, estimasi anggaran untuk properti panggung disebut mencapai kisaran Rp75 hingga Rp80 juta. Angka tersebut belum termasuk biaya teknis dan kebutuhan kru dari artis yang diundang, yang lazimnya menelan biaya jauh lebih besar.
Sorotan tajam datang dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi. Ia menegaskan bahwa secara nomenklatur, tidak ada alokasi untuk kegiatan seremonial berskala besar di tengah kebijakan efisiensi.
“Yang jelas dewan tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pesta megah yang menghabiskan puluhan juta rupiah. Tahun ini semua pihak sepakat dalam posisi keprihatinan dan efisiensi,” tegasnya.
