Blitar, Memo.co.id
Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat mulai menunjukkan dampak nyata di daerah. Di Kabupaten Blitar, imbas tersebut terasa signifikan pada sektor pembangunan infrastruktur, khususnya kondisi jalan kabupaten di wilayah pedesaan yang kini kian memprihatinkan, Rabu 14 Januari 2026.
Baca Juga: Uji Mental dan Tanggung Jawab, Ratusan Calon Warga PSHT Blitar Jalani Prosesi Tes Jago
Potret kerusakan itu mencuat ke ruang publik setelah beredarnya surat terbuka dari seorang warga bernama Bianto Budiman. Surat yang ramai dibagikan di media sosial tersebut disertai foto-foto jalan rusak parah di sepanjang wilayah empat desa, yakni Desa Lorejo, Kedungbanteng, Bululawang, dan Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.
Dalam surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Bupati Blitar Rijanto serta para pemangku kebijakan daerah, Bianto meluapkan rasa sedih sekaligus kekecewaannya. Ia menyebut kondisi jalan di kampung halamannya sudah jauh dari kata layak.
Baca Juga: Program MBG dan KDMP Diprotes, Warga Blitar Siapkan Aksi Kain Putih 100 Meter
“Kebacut lan kebangeten, kampung kelahiran,” tulis Bianto, mengekspresikan kemarahan bercampur keprihatinan atas rusaknya akses vital warga.
Ia bahkan memilih untuk tidak berpanjang kata, menyerahkan penilaian sepenuhnya pada visual kondisi di lapangan.
Baca Juga: Tragedi Pantai Pangi Blitar: Ombak 2 Meter Gulung Rombongan Santri, Satu Bocah 9 Tahun Masih Hilang
“Mboten kathah-kathah matur, biarlah foto yang berbicara,” lanjutnya.
Sejumlah foto yang dilampirkan memperlihatkan jalan berlubang besar, rusak berat, dan tergenang air, sehingga rawan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua dan aktivitas distribusi hasil pertanian warga.
Kondisi tersebut diperparah oleh curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Blitar dalam beberapa hari terakhir. Air hujan menggenang di lubang-lubang jalan, membuat kerusakan kian melebar dan sulit terdeteksi pengendara, terutama saat malam hari.
Secara normatif, jalan merupakan urat nadi perekonomian desa. Ketika akses rusak dan dibiarkan berlarut, yang terhambat bukan hanya mobilitas warga, tetapi juga layanan publik, pendidikan, hingga roda ekonomi lokal. Ironisnya, wilayah selatan Blitar selama ini kerap disebut sebagai kawasan yang membutuhkan perhatian lebih, namun realisasi di lapangan justru menunjukkan kesenjangan pembangunan yang masih nyata.
Masyarakat menilai, efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan pembiaran, terlebih menyangkut infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Pemerintah daerah dituntut lebih jeli menyusun skala prioritas dan berani bersuara ke pusat demi kepentingan warganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar terkait surat terbuka dan keluhan warga tersebut.
Warga berharap, suara yang kini menggema di ruang digital tidak hanya berakhir sebagai viral sesaat, melainkan menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan untuk segera turun tangan sebelum kerusakan berubah menjadi petaka.**
