Trenggalek, Memo
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Kabupaten Trenggalek menunjukkan pemangkasan anggaran yang cukup dalam, menciptakan defisit riil sekitar Rp120 miliar. Angka ini bukan sekadar deretan digit, melainkan cerminan tantangan serius yang akan menguji ketahanan fiskal daerah dan prioritas pembangunannya.
Baca Juga: Regulasi Baru DPRD Trenggalek Bidik Dukungan Untuk TPA dan TPQ Hingga Ke Akar Rumput Desa
Kabar mengenai hantaman fiskal ini terkuak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek pada Jumat (10/10/2025). Forum penting ini menjadi panggung bagi Wakil Bupati Syah Mohammad Natanegara untuk menyampaikan penjelasan eksekutif, mewakili Bupati Mochamad Nur Arifin, di hadapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Guncangan dari Pusat: Dana Transfer yang Tergerus
Pangkal masalahnya adalah penurunan drastis dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp153 miliar. Angka ini sempat membuat pemerintah daerah gamang. Meskipun upaya lobi berhasil menekan defisit menjadi Rp120 miliar, Syah Mohammad Natanegara tidak menampik bahwa kondisi ini adalah fenomena nasional.
Baca Juga: Teror Pocong Di Trenggalek Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya Demi Redam Kepanikan Massal
“Penurunan dana transfer kemarin sekitar Rp150-an miliar. Alhamdulillah Pak Bupati dapat melakukan lobi-lobi ke pusat, akhirnya bisa ditekan di angka Rp120-an miliar. Ini memang terjadi secara nasional,” jelas Syah, mencoba menenangkan kekhawatiran yang sudah mulai merasuki ruang sidang.
Mayoritas fraksi DPRD Trenggalek kompak menyoroti dua isu utama: keterlambatan pembangunan infrastruktur yang tak kunjung usai, serta pukulan penurunan dana transfer pusat yang kini mengancam program prioritas daerah.
Baca Juga: Ada Perbaikan Darurat Jalan Nasional Tulungagung Trenggalek Ditutup Total Sore Ini
Sektor-sektor yang Terluka: Dari Dana Desa hingga Insentif Fiskal
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, membeberkan detail pemangkasan yang telah dipastikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Data yang ia sampaikan bagaikan daftar luka di berbagai pos anggaran:
Dana Desa: Terpangkas Rp24 miliar, potensi melambatnya denyut pembangunan di tingkat paling bawah.
Dana Bagi Hasil (DBH): Turun ekstrem sekitar Rp47 miliar. Ini diperparah dengan nihilnya dana cukai tahun ini.
DBH Sumber Daya Alam: Sektor perikanan ikut merasakan dampaknya dengan penyusutan Rp14 miliar
Dana Alokasi Umum (DAU): Pos vital penopang gaji ASN dan PPPK ikut terpangkas Rp43 miliar. Ini karena beban gaji pegawai rekrutmen terakhir tidak lagi ditanggung pusat.
Insentif Fiskal: Yang lebih memilukan, insentif fiskal yang tahun lalu masih Rp31 miliar karena kinerja pelaporan daerah dan capaian Adipura, kini nol. Sebuah sinyal bahwa penghargaan atas kinerja daerah pun ikut tergerus.
Di tengah badai pemangkasan, secercah harapan datang dari tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp15 miliar untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan DAK fisik Rp19 miliar untuk pembangunan jalan. Namun, total tambahan Rp33 miliar itu belum cukup menambal lubang defisit.
“Dari pengurangan Rp153 miliar, ditutup dengan tambahan Rp33 miliar. Artinya, kita masih kekurangan Rp120 miliar,” jelas Doding.
Menghadapi kenyataan pahit ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyiapkan strategi. Pengetatan belanja birokrasi, pemangkasan perjalanan dinas, dan penghentian program nonprioritas menjadi langkah awal.
Rencana pinjaman daerah juga masuk dalam pertimbangan untuk menutupi kekurangan. Dengan skenario ini, nilai APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun, turun sekitar Rp100 miliar dibandingkan proyeksi tanpa pinjaman.
Doding Rahmadi menegaskan komitmen legislatif, “Kalau kita harus mengencangkan ikat pinggang, ya kita lakukan. Tapi program kerakyatan tidak boleh terpotong. Justru belanja infrastruktur harus tetap diperkuat agar masyarakat tidak menanggung dampak pemotongan ini.”
Tekanan fiskal yang membesar menempatkan Trenggalek di persimpangan jalan. Tantangan serius menanti: bagaimana mengatur ulang prioritas anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik dan tetap menjaga denyut pembangunan di tengah ketergantungan fiskal yang masih tinggi. Inilah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan daerah.
