Tulungagung, Memo
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali menjadi napas segar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2025. Dana yang berasal dari kontribusi sektor tembakau ini dipastikan akan digunakan sebagai instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Berburu Aliran Suap Gatut Sunu: Menguliti Skema ‘Arisan Culas’ 12 Bos Rekanan di Polda Jatim
Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, alokasi DBHCHT di Tulungagung difokuskan pada tiga pilar utama yang saling mendukung: Kesejahteraan Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kesehatan.
Berdasarkan data Pemkab Tulungagung, prioritas utama diberikan kepada Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Porsi terbesar dana ini dialirkan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana Dinas Sosial (Dinsos) menjadi garda terdepan dalam penyaluran.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa Desa Tanggung Tulungagung, Seret Kades Dan Bendahara Ke Penjara
Puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tulungagung akan menerima bantuan tunai dengan besaran tertentu. Skema penyaluran BLT ini adalah bentuk nyata apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi besar sektor tembakau di Tulungagung, sekaligus meringankan beban pengeluaran mereka sehari-hari.
Selain bantuan tunai, pilar Kesehatan mendapat perhatian serius. Dinas Kesehatan menerima alokasi signifikan untuk menjamin perlindungan kesehatan warga kurang mampu. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan, memastikan warga tidak perlu khawatir soal akses layanan medis.
Baca Juga: Jemaah Haji Lansia Tulungagung Meninggal di Tanah Suci Akibat Sengatan Cuaca Ekstrem
Tak hanya urusan perut dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung bertanggung jawab memastikan dana ini menjelma menjadi infrastruktur yang lebih baik di seluruh penjuru kabupaten.
Di pilar Penegakan Hukum, DBHCHT dimanfaatkan secara cerdas. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait secara aktif menggunakan dana ini untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kegiatan razia, penyitaan, hingga sosialisasi gempur rokok ilegal terus digencarkan.
Upaya penegakan hukum ini memiliki dampak ganda: selain melindungi konsumen dari produk ilegal, ia juga bertujuan mengamankan penerimaan negara dari cukai. Menariknya, cukai yang diamankan itu pada akhirnya akan kembali lagi ke Tulungagung dalam bentuk DBHCHT—sebuah siklus positif yang menopang pembangunan daerah.
Dengan alokasi yang terarah dan tepat sasaran ini, Pemkab Tulungagung berkomitmen untuk menjadikan DBHCHT sebagai instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan lokal dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warganya.
