DPC 212 Rakyat Makmur Sejahtera Kab Tulungagung Usut Praktek Sumbangan Berkedok Sukarela di Selokah

TUNTUTAN DPC 212

DPC 212 Rakyat Makmur Sejahtera Kabupaten Tulungagung menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Baca Juga: BPKAD Blitar Tegaskan Pemanfaatan Aset Jalan Anjasmoro Sudah Sesuai Aturan, Nilai Sewa Tembus Rp106 Juta per Tahun

• 1. Mengusut tuntas praktik sumbangan di sekolah
• 2. Menghentikan segala bentuk pungutan berkedok sukarela
• 3. Menjamin perlindungan siswa dari diskriminasi
• 4. Menindak tegas pihak yang terbukti melanggar

PENEGASAN SIKAP

Roni menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan tidak boleh dijadikan komoditas.

Baca Juga: Arahan Kacab Kabupaten Blitar Teladani Ajaran PSHT Budi Pekerti Luhur

“Pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Negara harus hadir melindungi rakyat dari praktik yang merugikan,” pungkasnya.

Baca Juga: Renovasi Istana Gebang Rampung, Diresmikan Langsung Megawati