Blitar, Memo.co.id
Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar resmi memenangkan perebutan kursi Ketua KONI Kota Blitar usai unggul dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot), Selasa (19/5/2026). Namun kemenangan itu langsung dibarengi serangan terbuka terhadap dugaan campur tangan Pemerintah Kota Blitar dalam proses pemilihan.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Mobil Warga Kediri Ludes Terbakar di Udanawu
Samanhudi yang akrab disapa Hudi meraih 22 suara, mengungguli rivalnya Tony Andreas yang memperoleh 15 suara. Usai ditetapkan sebagai pemenang, Hudi melontarkan pernyataan keras soal dugaan intervensi kekuasaan di tubuh organisasi olahraga.
“Sebenarnya saya tidak ingin menjadi Ketua KONI. Tapi teman-teman cabor meminta agar KONI dipimpin putra daerah asli,” ujarnya.
Baca Juga: Fatatoh Hironi Ulya Gelorakan Semangat Nasionalisme Lewat Nobar Timnas di Kanigoro Blitar
Menurut Hudi, KONI seharusnya menjadi rumah besar insan olahraga, bukan alat kepentingan politik maupun arena permainan elite kekuasaan di Balai Kota. Ia menilai Musorkot kali ini terlalu kental dengan aroma keberpihakan pemerintah daerah terhadap kandidat tertentu.
“Ini marwah olahraga. Tidak perlu ada intervensi dari dinas maupun wali kota. KONI biar diurus penggiat olahraga,” tegasnya.
Baca Juga: Hearing di DPRD Blitar, Greenfields Tegaskan Farm 3 Belum Masuk Tahap Pembangunan
Tak berhenti di situ, Hudi bahkan secara terbuka menuding adanya “cawe-cawe” kekuasaan dalam kontestasi pemilihan Ketua KONI. Ia mengaku memiliki bukti adanya keberpihakan lembaga pemerintah terhadap salah satu calon.
“Ada cawe-cawe, saya punya buktinya. Saya ngomong lembaga, bukan personal. Saya ngomong wali kota dan kepala dinas,” katanya lantang.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Blitar. Sebab selama ini independensi organisasi olahraga kerap digaungkan, namun justru dituding dicemari intervensi politik kekuasaan.
Hudi menilai hasil pemungutan suara membuktikan dominasi pemerintah daerah tak selalu mampu mengendalikan suara cabang olahraga. Ia menyebut kemenangan dirinya sebagai simbol perlawanan cabor terhadap tekanan kekuasaan.
“Kalau biasanya jagonya pemerintah daerah menang, sekarang kalah. Artinya kekuatan teman-teman cabor masih kuat,” ucapnya.
Meski sempat diterpa aksi penolakan dan kritik menjelang Musorkot, Hudi menegaskan seluruh proses pencalonannya berjalan sesuai aturan organisasi. Ia menepis tudingan miring yang diarahkan kepadanya.
“Saya orang hukum, tahu aturan. Tidak ada yang saya langgar dalam AD/ART maupun aturan organisasi,” jelasnya.
Ke depan, Hudi berharap dunia olahraga Kota Blitar tidak lagi dijadikan panggung kepentingan politik. Ia meminta pemerintah daerah fokus pada pembinaan dan dukungan anggaran, bukan ikut bermain dalam perebutan jabatan olahraga.
“Tiga pilar ini harus sinkron. Pemerintah tugasnya membina dan mendukung anggaran, sedangkan KONI fokus membangun prestasi,” pungkasnya. **
