Dihadapan para kepala desa , Banyu Biru yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan ( DISK) Badan Intelijen Negara ( BIN) ini berusaha membangun ekonomi kerakyatan secara makro sesuai bidang yang ditangani.
Lebih hangatnya lagi dalam pertemuan non formal tersebut, juga diwarnai usulan dan masukan serta kritikan dari kepala desa seputar dunia kesehatan dan komitmen peta politik.
Seperti penyampaian kritikan pedas dari Kepala Desa Ngadirejo, Tanjunganom ,Siswo Widodo menyoal tentang BPJS dan buruknya pelayanan kesehatan di RSD Kertosono.
” Kalau pasien BPJS hanya mendapatkan layanan kesehatan maksimal tiga hari rawat inap ini tidak relefan. Pemerintah harus berani mengambil langkah tepat untuk membuat regulasi baru pro pasien miskin,” kritik pedas disampaikan kepada Banyu Biru Djarot.
Hal senada juga disampaikan salah satu pengurus PAC PDIP Ngronggot, Widi Hermanto secara blak blakan menyampaikan fakta buruk pelayanan di RSD Kertosono.
” Fakta buruknya , rumah sakit milik daerah sebesar itu alat kesehatannya rusak berupa CT scan idak segera diganti. Akibatnya fatal menimpa pasien laka berat akhirnya tidak mendapat layanan rekam medis padahal kondisinya sudah kritis. Mohon dengan realita ini konskeensinya pihak pemerintah daerah segera mencopot direktur rumah sakit,” tandasnya keras.
Untuk diinformasikan juga, diskusi non formal bernuansa kerakyatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono bersama staf. (Adi)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
