“Kami berkomitmen mengawal tata kelola anggaran dan pelayanan publik agar sesuai prinsip akuntabilitas. Budaya antikorupsi harus tumbuh mulai dari lembaga, aparatur, hingga masyarakat,” tegasnya.
Menurut Syahrul, kolaborasi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas seperti KPK sangat penting untuk memperkuat sistem psistem pencegahan korupsikat daerah.
Baca Juga: Optimalkan Pelaporan Digital, migrasi Blitar Intensifkan Pengawasan Orang Asing
“Harapan kami, Kota Blitar bisa menjadi contoh daerah yang konsisten menerapkan nilai-nilai integritas dan pemerintahan yang bersih, bukan hanya karena penilaian, tetapi sebagai budaya kerja,” imbuhnya.
Sementara itu, kegiatan penilaian program percontohan antikorupsi tahun 2025 ini meliputi berbagai aspek, di antaranya transparansi perencanaan dan penganggaran, sistem pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat implementasi prinsip good governance sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.**
