Blitar, Memo
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tata kelola pajak sektor tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Selasa (12/7/2025).
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
Sayangnya, dalam operasi gabungan tersebut masih saja ditemukan adanya penambang-penambang nakal yang melakukan pelanggaran.
Mulai dari supir yang tidak membawa Surat Tanda Pengambilan (STP), hingga jalan tikus pun mereka lewati demi menghindari kewajiban membayar pajak kepada negara.
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG
“Temuan di lapangan, ada yang melewati jalan tikus, atau jalan terobosan yang belum terjangkau oleh pos pengawasan. Juga ada beberapa sopir yang tidak membawa STP,” ungkap Zunaidi, salah satu petugas dari Bapenda kepada awak media.
Diketahui, Operasi ini melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian Perekonomian, Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, TNI, dan Polri.
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
Rangkaian pengawasan dimulai dari sekitar area tambang Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, dilanjutkan ke Pos Pantau 10 Sub Terminal Kelurahan Kademangan, kemudian ke Pertigaan Indomaret Desa Sumberjati, dan berakhir di Pertigaan barat Kantor Desa Dawuhan.
