Blitar, Memo.co.id
Rangkap jabatan Wakil Bupati (Wabup) Beky Herdihansah dinilai menjadi biang kerok jebloknya prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar di ajang Porprov IX Jatim 2025.
Baca Juga: Budayawan Jatim Dorong Pemerintah Wajibkan Indonesia Raya 3 Stanza di Upacara dan Media
Kepengurusan KONI Kabupaten Blitar yang baru dinilai rawan akan terjadinya tumpang tindih kepentingan politik. Hal ini Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) M. Trijanto.
“Ini bukan sekedar kemerosotan peringkat Kabupaten Blitar di Porprov IX Jatim. Tapi lebih dari itu. Seharusnya membuat kita semua waspada. Tentu bagi yang masih punya pikiran waras dan obyektif,” ujar Trijanto Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: Program MBG Resmi Bergulir di Sananwetan, SPPG Sananwetan Gedog 3 Jangkau 13 Sekolah
Diketahui, posisi kontingen Kabupaten Blitar pada Porprov IX Jawa Timur 2025 melorot menjadi peringkat 14. Hasil ini turun 6 peringkat dari gelaran sebelumnya, dimana Kabupaten Blitar mampu menyabet 8 besar se-Jawa Timur.
“Pengelolaan olahraga mestinya menjunjung tinggi meritokrasi, integritas dan profesionalisme. Olahraga merupakan panggung kejujuran dengan spirit kerja keras. Jika dikelola dengan manipulasi dan kepentingan politik, yang dikorbankan bukan hanya medali. Tapi juga masa depan atlet dan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Trijanto kembali mengingatkan posisi Ketua KONI yang dijabat Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah. Ia pernah mengeritik posisi rangkap jabatan itu. Trijanto pernah mengingatkan soal etika yang mestinya dimiliki Wabup Beky.
Lebih jauh soal pengelolaan dana hibah (APBD) untuk KONI. Mekanisme pengelolaan dana hibah akan tumpang tindih ketika wakil bupati merangkap sebagai Ketua KONI. Akan terjadi standar ganda.
Pada tahun ini KONI Kabupaten Blitar menerima dana hibah Rp 2,7 miliar dengan 1,6 miliar di antaranya untuk persiapan dan pelaksanaan Porprov IX. Sementara pada tahun sebelumnya dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar.
Menurut Trijanto jebloknya prestasi KONI Blitar, rangkap jabatan dan dana hibah yang berlipat, adalah cermin rusaknya tata kelola olahraga di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Blitar Anindya Putra Robertus sebelumnya mengaku sudah dipanggil DPRD.
Ia diminta menjelaskan merosotnya prestasi di Porprov IX Jawa Timur.
Ia menyebut terbatasnya waktu persiapan yang hanya satu bulan jadi salah satu faktor penyebab.
Anindya mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dengan memanggil seluruh pelatih dan official.
Pihaknya juga akan bekerja lebih keras, menebus turunnya prestasi di Porprov tahun 2027 mendatang.
“Kita akan panggil seluruh pelatih dan official atlet untuk meminta pertanggungjawaban,” kata Anindya. **
