Blitar, Memo.co.id
Rangkap jabatan Wakil Bupati (Wabup) Beky Herdihansah dinilai menjadi biang kerok jebloknya prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar di ajang Porprov IX Jatim 2025.
Baca Juga: Mantan Wabup Blitar Jadi Korban Penipuan, Terpidana Mulia Wiryanto jadi Buron
Kepengurusan KONI Kabupaten Blitar yang baru dinilai rawan akan terjadinya tumpang tindih kepentingan politik. Hal ini Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) M. Trijanto.
“Ini bukan sekedar kemerosotan peringkat Kabupaten Blitar di Porprov IX Jatim. Tapi lebih dari itu. Seharusnya membuat kita semua waspada. Tentu bagi yang masih punya pikiran waras dan obyektif,” ujar Trijanto Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: Tinggalkan Kendaraan Bermotor, PUPR Blitar Bangun Budaya Kerja Ramah Lingkungan
Diketahui, posisi kontingen Kabupaten Blitar pada Porprov IX Jawa Timur 2025 melorot menjadi peringkat 14. Hasil ini turun 6 peringkat dari gelaran sebelumnya, dimana Kabupaten Blitar mampu menyabet 8 besar se-Jawa Timur.
“Pengelolaan olahraga mestinya menjunjung tinggi meritokrasi, integritas dan profesionalisme. Olahraga merupakan panggung kejujuran dengan spirit kerja keras. Jika dikelola dengan manipulasi dan kepentingan politik, yang dikorbankan bukan hanya medali. Tapi juga masa depan atlet dan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Baca Juga: NasDem Blitar Geram, Minta Tempo Minta Maaf Terbuka
Trijanto kembali mengingatkan posisi Ketua KONI yang dijabat Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah. Ia pernah mengeritik posisi rangkap jabatan itu. Trijanto pernah mengingatkan soal etika yang mestinya dimiliki Wabup Beky.
Lebih jauh soal pengelolaan dana hibah (APBD) untuk KONI. Mekanisme pengelolaan dana hibah akan tumpang tindih ketika wakil bupati merangkap sebagai Ketua KONI. Akan terjadi standar ganda.
