Surabaya, Memo
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, kembali menyampaikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri sederajat di wilayahnya. Ia menegaskan larangan untuk menyelenggarakan acara wisuda atau purnawiyata yang berlebihan di luar lingkungan sekolah.
Instruksi tegas ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) bernomor 000.1.5/1506/101.5/2025 yang telah ditandatangani sejak 6 Maret 2025. Dalam regulasi tersebut, perayaan kelulusan siswa hanya diperbolehkan dilaksanakan di area sekolah.
Lebih lanjut, pihak sekolah dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan acara pelepasan siswa tersebut. Selain itu, sekolah juga dilarang memaksa siswa untuk mengenakan pakaian seragam khusus seperti jas atau kebaya yang dapat memberatkan ekonomi keluarga.
Aries menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan tinggal diam jika mendapati adanya SMA/SMK negeri sederajat yang melanggar ketentuan ini dan tetap nekat mengadakan acara wisuda secara diam-diam.
Baca Juga: Sorotan Kejati Jatim, Aroma Korupsi Selimuti Akuisisi Anak Usaha Hutama Karya Senilai Rp200 Miliar
“Mengenai wisuda untuk sekolah SMA/SMK negeri, sudah jelas saya instruksikan untuk ditiadakan. Jika ada kepala sekolah yang melanggar, konsekuensinya akan saya ganti,” ujar Aries dengan nada tegas saat melakukan kunjungan kerja di Singosari, Malang, pada Selasa (13/5).
Menurutnya, tradisi wisuda lebih melekat pada jenjang pendidikan tinggi atau universitas, bukan merupakan tradisi formal di tingkat SMA/SMK sederajat.
Baca Juga: SMSI Jatim Bersama Sygma Research Sepakat Bangun Media Berintegritas
Sebagai alternatif pengganti wisuda yang cenderung memakan biaya besar, Aries menyarankan agar sekolah merayakan kelulusan dengan kegiatan yang lebih sederhana, kreatif, dan tidak memberatkan finansial orang tua siswa.
“Sudah banyak contoh sekolah yang menerapkan ini. Di Malang misalnya, ada yang menggunakan model drive thru, di mana ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) diserahkan kepada siswa yang langsung pulang setelahnya,” imbuhnya.
Namun, Aries mengklarifikasi bahwa larangan kegiatan wisuda ini secara spesifik hanya berlaku untuk sekolah SMA/SMK negeri sederajat. Sementara itu, sekolah swasta memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kewenangan pengelola atau yayasan masing-masing.
“Jika sekolah swasta ingin melaksanakan wisuda atau purnawiyata, itu adalah wewenang mereka sebagai pihak swasta,” terang Aries yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Batu.
Sebelumnya, Aries telah menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan wisuda ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya yang seringkali menjadi beban dalam acara kelulusan siswa.
“Kami memahami betul bahwa momen kelulusan seharusnya menjadi saat yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa harus membebani pihak manapun, terutama bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi,” pungkas Aries pada Kamis (20/3) lalu.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh SMA/SMK negeri di Jawa Timur dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya perayaan kelulusan yang adil dan merata bagi semua siswa.
