“Sudah banyak contoh sekolah yang menerapkan ini. Di Malang misalnya, ada yang menggunakan model drive thru, di mana ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) diserahkan kepada siswa yang langsung pulang setelahnya,” imbuhnya.
Namun, Aries mengklarifikasi bahwa larangan kegiatan wisuda ini secara spesifik hanya berlaku untuk sekolah SMA/SMK negeri sederajat. Sementara itu, sekolah swasta memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kewenangan pengelola atau yayasan masing-masing.
“Jika sekolah swasta ingin melaksanakan wisuda atau purnawiyata, itu adalah wewenang mereka sebagai pihak swasta,” terang Aries yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Batu.
Sebelumnya, Aries telah menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan wisuda ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya yang seringkali menjadi beban dalam acara kelulusan siswa.
Baca Juga: Sorotan Kejati Jatim, Aroma Korupsi Selimuti Akuisisi Anak Usaha Hutama Karya Senilai Rp200 Miliar
“Kami memahami betul bahwa momen kelulusan seharusnya menjadi saat yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa harus membebani pihak manapun, terutama bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi,” pungkas Aries pada Kamis (20/3) lalu.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh SMA/SMK negeri di Jawa Timur dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya perayaan kelulusan yang adil dan merata bagi semua siswa.
Baca Juga: SMSI Jatim Bersama Sygma Research Sepakat Bangun Media Berintegritas
